Tembus Rp180.000 per Kg, Bapanas Sebut Kenaikan Harga Daging Sapi Masih Wajar

Tembus Rp180.000 per Kg, Bapanas Sebut Kenaikan Harga Daging Sapi Masih Wajar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, nilai daging sapi di tingkat konsumen tetap dalam kondisi terkendali, meski di sejumlah titik penjualan ditemukan kenaikan nilai menjadi Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram (kg). 

Menurut Bapanas, nilai tersebut umumnya bertindak untuk daging sapi premium sehingga tidak mencerminkan nilai daging sapi secara umum di pasaran.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, hasil pemantauan di sejumlah pasar menunjukkan tetap banyak pedagang nan menjual daging sapi sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) nan telah ditetapkan pemerintah.

"Ada beberapa wilayah kemarin juga kita turun di Rawamangun, di Senen, ada juga Rp140.000, (tapi) nan Rp160.000 itu relatif nan betul-betul has dalam, kemudian dihilangin lemak-lemaknya. Namun demikian tentu kami bakal pantau terus," katanya usai blusukan ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta, Jakarta pada Kamis (23/7/2026).

Berdasarkan pantauan Bapanas hingga 22 Juli 2026, rata-rata nilai daging sapi secara nasional tercatat sebesar Rp143.601 per kg alias sekitar 2,57 persen di atas HAP tingkat konsumen nan ditetapkan sebesar Rp140.000 per kg. Kendati demikian, Bapanas menilai kenaikan tersebut tetap dalam pemisah wajar dan belum dapat dikategorikan sebagai gejolak harga.

Untuk menjaga stabilitas nilai dalam jangka panjang, Ketut menyebut pemerintah terus mendorong peningkatan produksi sapi lokal melalui program swasembada sapi. Langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor daging sapi secara bertahap.

"Langkah penstabilan daging sapi lantaran memang ada sedikit pengaruh (kurs) dolar. Namun demikian, sebagaimana pengarahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, tentu kita terus mendorong dan mendukung swasembada sapi. Mudah-mudahan dengan program swasembada juga bisa menekan impor," jelas Ketut.