Tangani Konflik Papua, Kedepankan Dialog hingga Kebijakan Berbasis Data

Diskusi Publik berjudul "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" di Jakarta

JAKARTA – Konflik di Papua semakin meluas meluas belakangan ini. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus melakukan tindakan teror nan menyebakan banyak masyarakat menjadi korban.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia, Rasminto, mengatakan, Papua merupakan miniatur kompleksitas pembangunan nasional. Tantangan nan dihadapi juga berangkaian dengan kondisi geografis, keragaman budaya, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga dinamika keamanan di sejumlah wilayah.

“Keberhasilan pembangunan Papua tidak ditentukan oleh kuatnya perdebatan politik, ujarnya dalam Diskusi Publik berjudul "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" nan diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).

“Melainkan keahlian menghadirkan kebijakan nan berbasis data, sensitif terhadap karakter masyarakat, serta konsisten mengawal penerapan pembangunan di lapangan,”lanjutnya.

Papua kata dia, tidak bisa dibaca dengan satu kacamata. Persoalannya multidimensi sehingga penyelesaiannya juga kudu komprehensif.

“Ketika kita hanya memandang dari satu sisi, maka kebijakan nan lahir berpotensi tidak menyentuh akar persoalan," kata Rasminto.

Dia mengapresiasi komitmen pemerintah nan terus menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur, penguatan jasa pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta beragam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Arah kebijakan tersebut sudah berada pada jalur nan tepat lantaran berorientasi mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia", katanya.

Namun, nan jauh lebih krusial adalah memastikan seluruh kebijakan mempunyai akibat nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Besarnya biaya pembangunan, termasuk biaya Otonomi Khusus, kudu diukur dari faedah nan betul-betul diterima masyarakat. Jika tata kelola, pengawasan, dan implementasinya belum optimal, maka besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan," ujarnya.

Menurut Rasminto, karakter Papua nan mempunyai ratusan golongan etnis, bahasa daerah, dan wilayah budaya menuntut pendekatan pembangunan nan adaptif. Kebijakan nan sukses di satu wilayah belum tentu efektif diterapkan di wilayah lain.

"Pendekatan pembangunan di wilayah pesisir tentu berbeda dengan wilayah pegunungan alias pedalaman. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan nan berbasis kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial," katanya.