Tambahan TKD Rp 10,6 Triliun 100% Cair, Percepat Pemulihan Pascabencana

Jakarta - Pemerintah telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, biaya sebesar Rp 10,65 triliun telah tersalurkan 100 persen dan menjadi dorongan bagi percepatan pemulihan pascabencana di ketiga provinsi tersebut.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD merupakan langkah strategis nan diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan melangkah sigap dan merata di seluruh wilayah terdampak.

"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp 10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan melangkah sigap dan merata," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyasar wilayah nan terdampak langsung, tetapi seluruh wilayah dalam satu provinsi agar proses pemulihan dapat melangkah lebih terintegrasi.

"Kalau hanya wilayah terdampak saja angkanya sekitar Rp 8 triliun, tapi presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini corak keberpihakan terhadap percepatan pemulihan," tambahnya.

Adapun penyaluran TKD dilakukan berjenjang untuk memastikan percepatan likuiditas di daerah. Tahap pertama sebesar 40 persen alias Rp 4,38 triliun telah disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30 persen alias Rp 3,19 triliun menyusul pada 31 Maret 2026.

Selanjutnya tahap ketiga sebesar 30 persen alias Rp 3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah wilayah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah wilayah di wilayah terdampak mempunyai ruang fiskal nan memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp 1,65 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 6,35 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp 2,63 triliun. Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota nan terdampak parah juga mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari sistem hibah nan disalurkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar.

Dampak Penyaluran TKD Mulai Terlihat

Tito menegaskan akibat penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sekarang kembali beraksi secara fungsional. Kemudian, pengedaran logistik tidak lagi mengalami hambatan, serta jasa dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat telah kembali melangkah di sebagian besar wilayah.

"Per hari ini kami memandang sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan," jelasnya.

Dengan support fiskal nan telah tersalurkan secara penuh, pemerintah wilayah sekarang berada pada fase percepatan pemulihan nan lebih masif.

Pembangunan kediaman tetap, pemulihan akomodasi publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan melangkah lebih sigap seiring tersedianya anggaran nan memadai. (prf/ega)