Tak Kooperatif Diperiksa, Terdakwa Kasus Pemerasan Dijemput Penyidik

PN Jakpus kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan, Rabu (14/10) .(Antara/Adimas Raditya)

TERDAKWA kasus dugaan pengancaman dan pemerasan, Bangun Paulus Tudungta, dijemput oleh tim interogator Polres Metro Jakarta Pusat setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Informasi tersebut disampaikan oleh saksi Wanadra Eka Halayuda dan Fajar Rakhmatullah, personel Polres Metro Jakarta Pusat nan ditugaskan melakukan penjemputan, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

“Karena dua kali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa,” kata Wanadra di hadapan majelis hakim.

Menjawab pertanyaan tim penasihat norma terdakwa, Wanadra menegaskan bahwa penjemputan dilakukan atas penugasan resmi dari ketua kepolisian lantaran Bangun dinilai tidak kooperatif. 

Ia menjelaskan, saat proses penjemputan berlangsung, Bangun tetap berstatus sebagai saksi dan baru ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan secara menyeluruh.

Dalam persidangan, saksi mengakui bahwa Bangun sempat menyerahkan surat keterangan sakit. Namun, interogator menerima info bahwa nan berkepentingan justru berada di sebuah tempat intermezo malam saat hendak dijemput.

Jaksa penuntut umum (JPU) Andri Saputra menyampaikan bahwa keterangan kedua saksi memperjelas kronologi pemanggilan hingga tindakan penjemputan paksa oleh pihak kepolisian.

“Menurut saksi tadi, (terdakwa) sudah dua kali dipanggil, kok tidak kooperatif. Dia bilang sakit. Tapi, setelah dicek rupanya ada di tempat hiburan. Sebenarnya itu saja intinya,” ujar Andri.

Andri menambahkan, langkah penjemputan tersebut merupakan upaya paksa nan sah dan sesuai dengan patokan norma nan bertindak akibat panggilan patut tidak diindahkan.

Di sisi lain, Bangun mempertanyakan proses pemeriksaan dirinya selama berada di Polres Metro Jakarta Pusat. Ia menyatakan dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya saat memberikan keterangan. “Kalau seingat saya pada saat itu saya mabuk, jadi saya enggak siap untuk di-BAP,” ujar Bangun.

Dalam berkas dakwaan, JPU menjerat Bangun dengan Pasal 482 ayat (1) huruf a dan Pasal 483 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas dugaan tindak pidana terhadap korban Vincent Leocarlius.

Pasal 482 ayat (1) huruf a menakut-nakuti pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan Pasal 483 huruf a memuat ancaman pidana hingga empat tahun penjara. 

Hingga saat ini, proses persidangan perkara tersebut tetap terus melangkah dan status dugaan tindak pidana belum berkekuatan norma tetap (inkracht). (Ant/P-2)