Tak Diduga, Kebijakan Bahlil Ini Berdampak Bagi Pasar Nikel Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel di pasar sebenarnya telah berkurang seiring penerapan kebijakan pembatasan produksi nikel oleh pemerintah sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut dinilai bisa menyeimbangkan kembali pasokan dan permintaan pasar.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dinilai efektif mengurangi penumpukan kelebihan pasokan dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia menyebut perubahan keseimbangan pasar ini turut memicu penyesuaian biaya marginal serta prospek nilai nikel.

"Keseimbangan pasokan dan permintaan nikel sebenarnya telah berubah secara drastis sejak akhir tahun 2025. Kebijakan pasokan nan lebih ketat nan diterapkan Pemerintah Indonesia secara teoritis telah menyeimbangkan kembali pasar - mengurangi kelebihan pasokan/oversupply nan besar nan terjadi di tahun-tahun sebelumnya," ungkap Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Arif menjelaskan bahwa naiknya biaya di tingkat produsen memberikan akibat langsung pada pergerakan nilai nikel di pasar. Hal itu membikin proyeksi nilai nikel berada di level nan lebih tinggi dari nan sudah diperkirakan di awal.

"Akibat biaya marginal nan lebih tinggi memicu prospek nilai sekarang berada di tingkat nan lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya," imbuhnya.

Namun demikian, pihaknya mencatat tetap tingginya inventori di London Metal Exchange (LME) dan China akhirnya membikin kebijakan pengetatan pasokan tidak berakibat signifikan pada lonjakan nilai nikel dunia.

Dia menyebut, stok nikel di LME dan China tahun ini diperkirakan dapat melampaui 600 ribu ton. Menurutnya, penumpukan stok di luar negeri serta ketidakpastian izin dan geopolitik dunia tetap menjadi aspek penahan penguatan nilai nikel.

"Akan tetapi inventori di LME dan China, nan mana tahun ini bisa mencapai di atas 600 ribu ton, tetap menjadi masalah bagi pasar dan berpotensi membatasi kenaikan harga, ketidakpastian mengenai kebijakan/ peraturan domestik dan dunia serta kondisi geopolitik juga tetap menjadi perhatian," tandasnya.

Seperti diketahui, pada awal tahun ini pemerintah memutuskan untuk membatasi kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pemerintah menargetkan produksi bijih nikel pada 2026 menjadi sekitar 250-260 juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 nan sebesar 379 juta ton.

Hal ini tak lain ditujukan untuk mendongkrak nilai nikel di pasar.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat menyebut wacana moratorium alias pembatasan pembangunan akomodasi pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel nan tetap menghasilkan produk separuh jadi.

Hal itu menimbang kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel dunia nan menyebabkan anjloknya nilai nikel dunia.

Dia membeberkan bahwa sebagian besar smelter nikel nan beraksi saat ini tetap sebatas memproduksi bahan separuh jadi pada kisaran 50-60%.

Menurutnya, kondisi pasokan saat ini telah melampaui kebutuhan pasar hingga mencapai 2,5 juta ton, sehingga berakibat langsung pada penurunan nilai nikel di pasar internasional.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri nan separuh jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, apalagi mungkin kita melakukan moratorium, sementara nan kita sorong adalah industri-industri nan produk hilirnya langsung," ungkapnya di sela aktivitas Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah bakal mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar sedang jenuh. Meskipun kapabilitas terpasang smelter secara teori terbilang tinggi, tingkat operasional riil di lapangan bakal disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global.

"Sekalipun kapabilitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin nan bakal bisa berproduksi selama kita tetap terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu nan kita bakal atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu nilai kita pasti bakal jatuh," imbuhnya.

Di samping menjaga kestabilan nilai dan mengoptimalkan penerimaan negara, pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional. Bahlil mengingatkan bahwa komoditas mineral seperti nikel berkarakter terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian alias perkebunan.

"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, kelak peralatan kita murah. Kita kan enggak mau peralatan kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga kudu berkepanjangan untuk masa depan bangsa ya," tandasnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]