Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis survei dengan titel 'Survei Opini Pelaksanaan SPMB 2026' pada Jumat (3/6/2026). Hasilnya, kebanyakan wali siswa mendukung penerapan jalur domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru alias SPMB 2026. Namun, support tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepercayaan nan kuat terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan siswa baru.
Head of Research Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah mengatakan, 66 persen responden menyatakan mendukung jalur domisili dalam SPMB 2026.
"Jadi kita bisa kategorikan 2 dari 3 responden itu setuju dengan adanya jalur domisili. Walau jika kita lihat nilai rata-ratanya 6,71, sebenarnya dapat dikategorikan cukup setuju. Jadi walaupun ada pendukungan, tapi sebenarnya dukungannya tidak terlalu kuat,” ujar Ashma dalam paparannya nan ditayangkan di YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI, Jumat (3/7/2026).
Ashma menjelaskan, tetap terdapat 34 persen responden nan resisten terhadap penerapan jalur domisili. Padahal, prinsip serupa telah melangkah sekitar sembilan tahun dalam sistem penerimaan siswa baru sekolah negeri.
"Di sini kita lihat bahwa memang walaupun lebih banyak nan dukung, tetap ada nih 34 persen nan resisten terhadap penerapan jalur domisili dari SPMB ini,” kata dia.
Ashma menyebut, support terhadap jalur domisili banyak dipengaruhi pertimbangan jarak sekolah dari rumah. “Mereka juga menganggap ini bisa meringankan biaya transportasi dan juga memberikan kesempatan bagi penduduk di sekitar sekolah untuk masuk sekolah tersebut. Jadi dianggap lebih setara untuk penduduk nan tinggal di sekitar sekolah,” ujar Ashma.
Meski demikian, penolakan terhadap jalur domisili juga tetap muncul. Salah satunya lantaran jalur ini dinilai dapat merugikan anak nan mempunyai prestasi tetapi tinggal jauh dari sekolah nan dianggap berkualitas.
“Sedangkan bagi nan tidak mendukung jalur domisili, mereka menganggap bahwa adanya jalur domisili itu merugikan anak nan berprestasi,” kata Ashma.
Survei KedaiKOPI juga mencatat, persepsi tentang sekolah favorit tetap kuat di tengah masyarakat. Sebanyak 80,2 persen responden menilai tetap ada sekolah nan menjadi sasaran banyak orang tua alias wali.
Ashma menilai, persepsi tersebut ikut memengaruhi rendahnya penerimaan terhadap jalur domisili. “Ini bisa jadi lantaran memang tetap ada persepsi mengenai dengan sekolah favorit, itu tetap tinggi, dan juga kesiapan sekolah negeri nan memang mungkin terbatas di beberapa domisili tertentu,” ujar Ashma.
Selain itu, potensi kecurangan juga tetap menjadi perhatian. Ashma mengatakan, sebagian responden tetap membayangkan adanya titipan orang dalam, manipulasi dokumen, hingga jual beli bangku dalam proses SPMB.
“Jadi corak kecurangan tersebut nan mungkin tetap menjadi PR untuk penyelenggaraan SPMB di tahun 2026 ini,” kata Ashma.
KedaiKOPI merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya memperkuat sosialisasi teknis pendaftaran, tetapi juga menjelaskan substansi tujuan SPMB.
“Maka dari itu kami menyarankan adalah satu perlu dikuatkannya lagi substansi tujuan dari SPMB tersebut, terutama mengenai dengan jalur domisili. Jadi menekankan SPMB bukan hanya tentang teknis tata cara, tetapi kenapa empat jalur ini menjadi krusial untuk ada,” kata Ashma.
Adapun Survei dilakukan pada 14-22 Juni 2026 terhadap 585 responden nan merupakan orang tua alias wali calon siswa SD hingga SMA nan berencana mendaftar ke sekolah negeri. Pengumpulan info dilakukan secara daring melalui metode Computer Assisted Self Interview alias CASI.
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·