Strategi Pengusaha Hadapi Pelemahan Rupiah: Tahan Ekspansi hingga Hedging

Pengusaha menilai pelemahan nilai tukar rupiah nan telah menyentuh level Rp 17.300 per dolar AS menjadi perhatian serius dan perlu direspons secara terkoordinasi. Berdasarkan info Bloomberg, rupiah berada di Rp 17.336 per Dolar AS, alias turun sekitar 9 poin alias 0,05 persen per Sabtu (2/5) pukul 14.19 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan tekanan rupiah ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika dunia nan lebih luas, termasuk kenaikan yield US Treasury akibat kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat (AS) dan eskalasi bentrok geopolitik nan mendorong alokasi modal dunia ke aset berbasis dolar AS. Kondisi tersebut berakibat pada negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya arus keluar modal alias capital outflow.

“Bagi bumi usaha, situasi ini kami lihat sebagai external shock nan memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya lantaran struktur industri nasional tetap sangat berjuntai pada bahan baku dari luar negeri,” ucap Shinta saat dihubungi kumparan, Sabtu (2/5).

Ia menerangkan, depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, terutama lantaran sekitar 70 persen bahan baku manufaktur nasional tetap berasal dari luar negeri, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi.

Oleh karena itu, kenaikan biaya impor tersebut berakibat sigap terhadap biaya input, meskipun tingkat penerusannya ke nilai akhir bervariasi tergantung sektor. Industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis daya dinilai paling rentan seperti nafta nan telah mendorong kenaikan nilai resin hingga puluhan persen.

“Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure nan tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi mempunyai pengaruh transmisi nan luas ke seluruh rantai pasok,” ucap Shinta.

Selain itu, tekanan juga dirasakan dari sisi finansial korporasi. Penguatan dolar AS meningkatkan beban tanggungjawab dalam kurs asing, baik untuk pembayaran kembang maupun pokok utang, sehingga memengaruhi pengelolaan arus kas dan meningkatkan profil akibat perusahaan. Dalam kondisi daya beli nan belum sepenuhnya pulih, ruang penyesuaian nilai dinilai terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya kudu diserap oleh pelaku usaha.

“Ini nan kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” lanjut Shinta.

Dalam merespons kondisi tersebut, Shinta mengaku melakukan penyesuaian strategi dengan pendekatan nan lebih hati-hati dan berbasis risiko. Strategi selective growth menjadi pilihan, di mana ekspansi tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan prospek permintaan, efisiensi biaya, dan kepastian imbal hasil investasi.

“Sementara itu, investasi nan berkarakter lebih spekulatif alias sangat berjuntai pada kondisi eksternal condong ditunda,” sebut Shinta.

Dari sisi mitigasi, Apindo juga memperkuat manajemen akibat melalui peningkatan penggunaan instrumen lindung nilai alias hedging, penataan struktur utang nan lebih seimbang antara rupiah dan kurs asing, serta efisiensi operasional melalui optimasi shopping modal, pengelolaan modal kerja, dan peningkatan produktivitas.

“Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya subtitusi impor mulai dilakukan, meskipun kami memandang bahwa keahlian substitusi domestik saat ini tetap terbatas di banyak sektor. Dengan kata lain, ruang penyesuaian tetap ada, namun tidak sepenuhnya bisa mengimbangi besarnya tekanan eksternal nan terjadi,” jelas Shinta.

Ia pun memandang langkah Bank Indonesia (BI) nan mempertahankan suku kembang referensi di level 4,75 persen sebagai corak kehati-hatian kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar. Stabilitas tersebut dinilai krusial sebagai fondasi bagi bumi upaya dalam menjaga operasional dan perencanaan jangka menengah.

Meski begitu, Shinta menilai stabilitas saja belum cukup di tengah tekanan dunia nan semakin dalam, sehingga diperlukan penguatan koordinasi kebijakan nan lebih solid dan respons nan lebih terkalibrasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha.

“Ke depan, dalam situasi di mana tekanan eksternal tetap cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial,” tuturnya.