Solusi dan Langkah Hukum bagi Ratusan Santri Padepokan Padang Ati Pekalongan

Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said.(ANTARA/Kemenag)

Kasus dugaan cabul nan menjerat ketua dan pengasuh Padepokan Padang Ati di Pekalongan telah menciptakan ketidakpastian mendalam bagi sekitar 400 santri dan santriwati nan menimba pengetahuan di sana. Di tengah proses investigasi kepolisian, perhatian utama sekarang tertuju pada keberlanjutan pendidikan dan pemulihan psikologis para santri.

Berdasarkan info nan dihimpun, proses norma terhadap ketua padepokan sedang berjalan. Namun, akibat sosial dan edukasi bagi para santri menjadi persoalan nan mendesak. Ketidakpastian operasional lembaga pendidikan pasca-insiden ini berisiko memutus akses belajar mengajar dan memberikan beban mental bagi santri nan tetap berada di lingkungan tersebut.

Solusi bagi Orang Tua dan Santri

Menghadapi situasi krisis ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari beragam pihak untuk memastikan hak-hak santri tetap terpenuhi. Berikut adalah beberapa solusi nan dapat ditempuh:

1. Koordinasi dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan

Orang tua disarankan segera berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pendidikan setempat. Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memfasilitasi perpindahan santri ke lembaga pendidikan alias pondok pesantren lain nan andal agar proses belajar tidak terhenti.

2. Pendampingan Psikologis (Trauma Healing)

Mengingat kasus ini berangkaian dengan asusila, pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sangat krusial. Santri, baik nan menjadi korban langsung maupun nan terdampak secara tidak langsung, memerlukan trauma healing untuk memulihkan kondisi mental mereka.

3. Validasi Legalitas dan Keamanan Lembaga

Kejadian ini menjadi momentum bagi orang tua untuk lebih selektif. Pastikan lembaga pendidikan tujuan mempunyai izin operasional nan sah dan sistem pengawasan internal nan transparan. Orang tua berkuasa menanyakan protokol perlindungan anak nan diterapkan di lembaga pendidikan baru.

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) memberikan penjelasan tegas mengenai status norma lembaga Padepokan Padhang Ati di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Hal ini merespons kasus dugaan tindakan cabul nan melibatkan ketua lembaga tersebut terhadap sejumlah perempuan.

Direktur Pendidikan Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyatakan bahwa terduga pelaku bukanlah ketua pondok pesantren sebagaimana info nan beredar di masyarakat, melainkan pemimpin sebuah padepokan nan tidak terdaftar secara resmi.

Berdasarkan pengecekan pada sistem Education Management Information System (EMIS), Basnang Said memastikan bahwa Padepokan Padhang Ati tidak mempunyai legalitas sebagai lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Kemenag.

• Tanpa Izin Operasional: Lembaga tersebut tidak mempunyai Izin Operasional (IJOP) sebagai pondok pesantren.
• Tidak Terdaftar: Nama Padepokan Padhang Ati tidak tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
• Status Lembaga: Kemenag menegaskan bahwa penyebutan lembaga tersebut sebagai "pesantren" adalah tidak tepat secara regulasi.

“Kami sudah mengecek info EMIS bahwa lembaga tersebut tidak mempunyai izin operasional dan tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan,” ujar Basnang dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Langkah Verifikasi Lapangan

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan telah melakukan verifikasi langsung untuk memastikan status norma lembaga tersebut. hasil kajian konteks saat ini lapangan mengonfirmasi bahwa letak aktivitas berada di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, namun secara administratif tidak memenuhi kriteria sebagai pesantren.

Klarifikasi ini dinilai krusial untuk menjaga marwah lembaga pesantren di Indonesia dan memberikan kejelasan bagi masyarakat serta orang tua santri mengenai status pendidikan anak-anak mereka di lembaga tersebut. (Ant/I-1)

Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek legalitas lembaga pendidikan keagamaan melalui kanal resmi Kemenag alias aplikasi EMIS sebelum mendaftarkan putra-putrinya guna menjamin keamanan dan kualitas pendidikan.

FAQ: Status Legalitas Lembaga Keagamaan

1. Bagaimana langkah mengecek apakah sebuah pesantren resmi alias tidak?

Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi EMIS Pendis Kemenag alias menanyakan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat.

2. Apa perbedaan utama padepokan dan pesantren secara administratif?

Pesantren wajib mempunyai izin operasional, memenuhi unsur Arkanul Ma’had (kiai, santri mukim, pondok, masjid, dan kajian kitab kuning), serta terdaftar di Kemenag. Padepokan biasanya lebih berkarakter lembaga kursus alias olah raga/seni nan izinnya mungkin berada di bawah lembaga lain alias tidak terdaftar sebagai lembaga pendidikan umum keagamaan.

3. Apa akibat jika lembaga tidak mempunyai izin operasional?

Lembaga nan tidak mempunyai izin operasional tidak berada di bawah pengawasan kurikulum dan perlindungan norma Kemenag, sehingga piagam alias syahadah nan dikeluarkan tidak diakui secara umum oleh negara.