Selain Suap, Bupati Kuansing Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Hutan

Saat dicecar lebih jauh perihal perkara tersebut, KPK memberi penjelasan singkat. Meskipun, KPK mengaku tetap mendalami.

"Untuk penerimaan nan lainnya itu menjadi tambahan kebenaran nan ditemukan dalam proses penerimaan suap kedudukan oleh timm sehingga belum banyak kebenaran nan bisa digali. Itu tentunya menjadi hal-hal nan bakal dilakukan ke depan dalam proses investigasi nan sedang melangkah oleh tim penyidik," katanya.

Meski belum mau merinci, KPK memastikan pengumpulan biaya dari pihak KUD Koperasi di Kabupaten Kuansi untuk melakukan pengurusan izin pelepasan HPT betul adanya. Kepingan cerita itu menjadi info tambahan KPK dalam menjerat bupati.

"Betul kebenaran nan disampaikan ada pengumpulan-pengumpulan biaya dari pihak KUD Koperasi nan di Kabupaten Kuansing untuk melakukan pengurusan izin pelepasan HPT. Fakta ini kemudian itu sebagai info tambahan dalam penerimaan bupati mengenai suap kedudukan tadi," ujarnya.

Bahkan, katanya, duit nan dikumpulkan pihak KUD disebut-sebut dari pemotongan sisa hasil upaya nan diperuntukkan dalam pengurusan izin pelepasan area HPT di Kementerian Kehutanan.

"Nah untuk prosesnya sendiri seperti apa, gimana proses nan sudah dilakukan mengenai rekomendasi nan kelak bakal dikeluarkan oleh bupati, itu menjadi info nan bakal didalami berikutnya dalam proses investigasi nan berjalan," ujarnya.

Saat ini, semua info itu tetap dalam penyelidikan mendalam agar kasus ini semakin terang benderang.

"Tetapi bahwa betul ada penerimaan-penerimaan lain nan diduga dikumpulkan dari hasil upaya koperasi itu, sudah kita dapatkan kebenaran itu," ujarnya.