Selain ASN, Pemerintah Minta Swasta Terapkan WFH untuk Hemat BBM

Pemerintah sedang mematangkan rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah alias Work From Home (WFH). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah alias Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah potensi pasokan minyak mentah nan terganggu akibat eskalasi bentrok di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kebijakan ini ditargetkan untuk sektor-sektor nan tidak bergesekan langsung dengan pelayanan publik.

“Ini bertindak untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya nan tidak mengenai pelayanan publik,” ujar Airlangga, Minggu (22/3/2026).

Meskipun rencana ini telah muncul ke publik, Airlangga menegaskan bahwa penerapan teknisnya tetap memerlukan koordinasi mendalam dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan intensif dijadwalkan segera dilakukan setelah masa libur Lebaran usai.

“WFH bakal didetailkan, tetapi pelaksanaannya bakal dilakukan setelah Lebaran,” tegasnya.

Rencana ini sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana pada Kamis (19/3/2026).

Dalam konsepnya, WFH bakal diterapkan satu hari dalam lima hari kerja per minggu. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi mobilitas pekerja secara signifikan sehingga beban subsidi daya dapat ditekan.