Satu Transaksi, Satu Permohonan Aktif: Cara Hindari Kendala NPOPTKP

Ilustrasi pengajuan BPHTB. (Foto: dok Magnific/pressfoto)

JAKARTA  – Berpindah notaris alias Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di tengah proses pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memang memungkinkan. Namun, sebelum mengusulkan permohonan melalui notaris alias PPAT baru, Wajib Pajak perlu memastikan pengajuan sebelumnya sudah dibatalkan.

Jika langkah ini terlewat, proses pengajuan BPHTB baru bisa mengalami kendala. Salah satunya, akomodasi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) tidak terbaca alias tidak dapat digunakan dalam sistem, meskipun Wajib Pajak sebenarnya telah memenuhi persyaratan.

Permohonan Lama nan Masih Aktif Bisa Jadi Kendala

Dalam proses pengajuan BPHTB, akomodasi NPOPTKP hanya dapat digunakan untuk satu permohonan nan tetap aktif. Artinya, jika pengajuan sebelumnya belum dibatalkan, sistem tetap bakal mencatat bahwa akomodasi tersebut sedang digunakan.

Misalnya, Wajib Pajak awalnya mengusulkan BPHTB melalui Notaris A. Namun, sebelum prosesnya selesai, Wajib Pajak memutuskan untuk melanjutkan pengurusan melalui Notaris B.

Jika permohonan nan diajukan melalui Notaris A tetap berstatus aktif, sistem bakal tetap membaca adanya pengajuan sebelumnya. Akibatnya, NPOPTKP tidak dapat diterapkan pada permohonan baru nan diajukan melalui Notaris B.