Said Iqbal Ungkap Dukung Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pajak JHT Dihapus

Said Iqbal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, membeberkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan restu terhadap rencana pembebasan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) hingga menjadi 0 persen guna mewujudkan asas keadilan bagi para buruh.

Pernyataan tersebut diungkapkan usai dirinya melangsungkan pertemuan tertutup dengan Direktur Utama beserta seluruh jejeran dewan BPJS Ketenagakerjaan hari ini, Selasa (14/7/2026).

Pertemuan itu membahas beragam agenda krusial, mulai dari reformasi sistem perpajakan JHT, agunan perlindungan bagi korban kecelakaan kerja di PT Moya Indonesia, penyelarasan info pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga program pemberdayaan ekonomi untuk para penerima faedah JHT.

Said menuturkan bahwa sesi pembahasan utama diarahkan pada pendapat penghapusan pajak JHT, sebuah usulan nan sebelumnya juga telah dia sampaikan secara langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kami sudah berjumpa dengan Menteri Keuangan, dan beliau menyatakan bakal mengkaji secara sungguh-sungguh usulan pajak JHT 0 persen, termasuk pertimbangan terhadap tarif progresif serta kenaikan periode pemisah JHT nan dikenai pajak," kata Said dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026) alias selepas pertemuan tersebut.

Lebih rinci Iqbal memaparkan izin nan bertindak saat ini bahwa biaya JHT dengan saldo di atas Rp50 juta dikenai potongan pajak sebesar 5 persen. Menyikapi patokan tersebut, dia mendorong agar batas nominal kena pajak itu dinaikkan secara signifikan hingga mencapai Rp400 juta, apalagi jika memungkinkan, biaya simpanan hari tua tersebut dibebaskan sepenuhnya dari segala beban pajak.