Said Iqbal Minta Purbaya Buka Dialog dengan Buruh Soal Pajak JHT

Penasihat Ribuan pekerja dari beragam serikat pekerja dijadwalkan menggelar tindakan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (9/7/2026).Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Menteri K

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang perbincangan dengan para pekerja dan pekerja mengenai tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Ribuan pekerja dari beragam serikat pekerja dijadwalkan menggelar tindakan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (9/7/2026). Dalam tindakan tersebut, pekerja menuntut pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT serta sejumlah pungutan pajak lainnya nan dinilai membebani pekerja.

Aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 pekerja dari wilayah Jabodetabek nan berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta sejumlah organisasi serikat pekerja lainnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga disebut bakal berasosiasi dalam tindakan tersebut.

"Saya mengetuk hati Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, agar bersedia berdialog. Sekurang-kurangnya, mari kita mulai dengan menjadikan pajak JHT sebesar nol persen," kata Said Iqbal, Selasa (7/7/2026).

Selain menuntut penghapusan pajak atas pencairan JHT, para pekerja juga meminta pemerintah menghapus pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pajak pesangon, serta beragam pungutan pajak nan berangkaian dengan faedah program agunan sosial, termasuk faedah pensiun.

Said Iqbal menilai tuntutan penghapusan pajak JHT mempunyai dasar keadilan. Menurutnya, sejumlah pekerja berpotensi mengalami pajak berganda lantaran penghasilan mereka telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kemudian digunakan untuk bayar iuran JHT. Namun, saat faedah JHT dicairkan, biaya tersebut kembali dikenai pajak.

Ia juga menilai pemerintah selama ini memberikan beragam insentif perpajakan kepada bumi usaha. Oleh lantaran itu, pekerja nan kehilangan pekerjaan dinilai layak memperoleh keringanan serupa.