Rusdi Kirana Pastikan PKB Tempatkan Rakyat Sebagai Pusat Pembangunan

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana memastikan PKB selalu datang sebagai penopang arah kebijakan ekonomi nan sesuai dengan konstitusi. Serta menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menyampaikan sambutan di Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' nan menjadi bagian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Adapun aktivitas itu mengusung tema tentang ekonomi konstitusi bukan sekadar semboyan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.

"Saya berambisi tema ini bukan hanya menjadi narasi politik alias semboyan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana petunjuk Pasal 33 UUD 1945, dan PKB datang sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi, Senin (20/7/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin, nan membuka aktivitas tersebut menegaskan, bahwa orientasi baru ekonomi nan dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan nan tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Menurutnya, pendapat tersebut bukanlah konsep baru lantaran telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam beragam tulisan, buku, maupun pemikiran nan disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru alias ekonomi konstitusi, tentu bakal didalami oleh para narasumber. nan jelas, PKB berasosiasi berbareng Pak Prabowo dengan semangat nan sama, ialah menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan nan lebih tepat," ujar Gus Muhaimin.

Meski demikian, dia menilai tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.

"Menurut saya, nan belum betul adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta obrolan ini direkam dan dirangkum dengan baik, karena aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.

(anl/ega)