Rismon Cs Gugat Praperadilan Berulang ke MK, Hakim Konstitusi Minta Renungkan Kembali

Rismon Cs di MK (foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembukaan pengetesan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (2/9/2026). Perkara Nomor 317/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan mahir digital forensik Rismon Sianipar berbareng enam pemohon lainnya.

Para pemohon menilai Pasal 158 KUHAP memang telah mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus objek praperadilan. Namun, ketentuan tersebut dinilai belum memberikan batas nan jelas mengenai pengajuan praperadilan secara berulang.

Menurut pemohon, tidak adanya pembatasan pengajuan praperadilan terhadap satu perkara pidana dapat menunda kepastian norma dan berpotensi mengganggu proses penegakan hukum. Atas dasar itu, mereka menilai Pasal 158 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai pembatasan pengajuan praperadilan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP baru.

"Tapi ini perlu dicermati lagi agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian norma nan baru lantaran 160 itu sudah pasti, satu kali itu kan sudah pasti," kata Guntur, Rabu (2/9/2026).

Karena itu, Guntur meminta para pemohon merenungkan kembali objek nan hendak diuji. Menurutnya, jika nan diinginkan pemohon adalah agar praperadilan hanya dapat diajukan satu kali, perihal tersebut justru telah diatur dalam KUHAP baru.

"Tapi ini sekali lagi tidak mengikat, ini kudu dikontemplasikan, bapak-bapak bertujuh, ya merenungkan kembali, sebetulnya nan mau diuji ini jika maksudnya itu adalah satu kali lantaran di KUHAP ini sudah menyatakan satu kali," sambungnya.