RI Ditarget Punya Pembangkit Nuklir Tahun 2032, Begini Persiapannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)sedang menyiapkan izin dan pengawasan secara berjenjang untuk sasaran pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia, nan ditargetkan bisa beraksi pada 2032 mendatang. Hal itu didorong dengan pengembangan kapabilitas PLTN hingga 35 GW pada 2060.

Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin menyebut pihaknya memetakan potensi daya nuklir di Tanah Air dalam strategi dekarbonisasi menuju net zero emission 2060. Ia menegaskan kesiapan pengawasan dan kapabilitas izin kudu dibangun sejak awal secara paralel dengan tahapan program PLTN.

"PLTN pertama ditargetkan itu mulai beraksi secara komersial itu tahun 2032. Kemudian kita kembangkan kelak sampai tahun 2060 mencapai 35 GW," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

Pengoperasian PLTN tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi dekarbonisasi nasional sektor energi. Dalam perencanaannya, kontribusi listrik dari PLTN diproyeksikan sebesar 14,2% alias sekitar 276 TWh dari total produksi listrik nasional pada 2060.

"Bagi Bapeten nomor tersebut menunjukkan bahwa kesiapan regulator kudu dibangun. Sejak sekarang pengawasan tidak boleh baru disiapkan ketika pembangunan PLTN sudah berjalan," imbuhnya.

Pihaknya memperkuat lima pilar prasarana pengawasan untuk mendukung pengoperasian PLTN dalam negeri. Hal itu mencakup tata kelola pengawasan, kajian keselamatan, laboratorium radiasi, SDM pengawas, dan support organisasi teknis. Selain itu, pertimbangan pengawasan disesuaikan dengan karakter teknologi reaktor, seperti reaktor darat skala besar, PLTN apung, hingga Small Modular Reactor (SMR).

"Bapeten tidak berada pada posisi untuk mendorong alias menghalang pembangunan PLTN. BAPETEN berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap pembangunan PLTN apapun teknologinya hanya dapat beraksi andaikan persyaratan keselamatan, keamanan, dan terpenuhi," tandasnya.

Asal tahu saja, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perdana bisa beraksi pada 2032-2034.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan, setidaknya 500 Mega Watt (MW) PLTN ditargetkan beraksi mulai 2032. Adapun letak potensialnya ialah di Sumatra alias Kalimantan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan nuklir nasional sekarang telah bergeser, di mana daya nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai penyeimbang bauran daya primer untuk mencapai sasaran emisi nol bersih.

"Target RUPTL 2025-2034 adalah kapabilitas (PLTN) awal sebesar 500 Mega Watt. Ini bakal disebarkan secara strategis mulai tahun 2032, apakah di sistem kelistrikan Sumatra alias Kalimantan," ungkap Dadan dalam aktivitas Pembukaan Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dadan memaparkan bahwa teknologi nan bakal didorong untuk dikembangkan ialah Reaktor Modular Kecil alias Small Modular Reactor (SMR). Teknologi itu dinilai sangat cocok dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan lantaran menawarkan elastisitas penempatan di wilayah terpencil maupun integrasi ke dalam jaringan listrik regional nan lebih kecil, seperti di area industri.

"Bagi negara kepulauan seperti kita di Indonesia, teknologi SMR menawarkan solusi transformatif. Berbeda dengan reaktor skala besar, SMR memberikan elastisitas untuk ditempatkan di wilayah terpencil dan diintegrasikan ke dalam jaringan listrik regional nan mini alias lebih kecil," tambahnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah berencana meningkatkan kapabilitas daya nuklir hingga mencapai total 44 Giga Watt (GW) pada tahun 2060. Dari total tersebut, sebesar 35 GW dialokasikan untuk pembangkit listrik, sementara 9 GW sisanya didedikasikan untuk mendukung produksi hidrogen nasional nan direncanakan mulai pada 2045.

"Pertama mengenai lokasi, kami telah mengidentifikasi beberapa letak potensial di seluruh kepulauan. Prinsip kami sederhana: kami hanya bakal melanjutkan dengan letak nan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan nan paling ketat," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]