RI Desak PBB soal 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon: Pelaku Harus Diadili

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia meminta PBB dan Lebanon memastikan investigasi mengenai gugurnya tiga prajurit TNI nan bekerja di pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon berlanjut. RI meminta pelaku nan menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI diadili.

"Menlu Sugiono telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Lebanon dan Sekjen PBB langsung pada tanggal 30 Maret 2026 untuk memastikan proses investigasi segera dilakukan dengan transparan dan menyeluruh serta perlindungan penuh bagi keamanan dan keselamatan personel UNIFIL," ujar Plt Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional (KPI) Kemlu, Veronica Vicka Ancilla Rompis, dalam konvensi pers di Kantor Kemlu, Jakpus, Rabu (8/4/2026).

Vicka menyebut pemerintah telah melakukan upaya diplomasi melalui Wakil Tetap Indonesia di New York. Dia mengatakan RI juga sukses mendorong rapat darurat di Dewan Keamanan PBB.

"Indonesia berbareng Prancis sebagai penholder alias pemegang rumor UNIFIL di Dewan Keamanan PBB juga sukses mendorong diselenggarakannya emergency meeting di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Maret dan mendorong mengambil pernyataan pers Dewan Keamanan nan mengutuk serangan terhadap personel Indonesia di UNIFIL," jelasnya.

Dia mengatakan Indonesia telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB. Dalam surat itu, Indonesia meminta PBB agar mendesak otoritas di negara mengenai mengadili pelaku nan menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI nan bekerja di UNIFIL itu.

"Pemerintah Indonesia bakal meminta kepada PBB untuk mendesak otoritas nan mengenai agar menyelidiki, mengadili, dan memastikan akuntabilitas penuh bagi para pelaku. Insiden-insiden ini tidak terlepas dari memburuknya situasi di Lebanon," tegasnya.

Dia mengatakan RI juga terus mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon selatan. Dia menyebut serangan Israel membahayakan pasukan PBB nan bekerja menjaga perdamaian.

"Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon Selatan nan secara signifikan meningkatkan akibat nan dihadapi oleh personel pemelihara perdamaian PBB serta melemahkan penyelenggaraan mandat dari UNIFIL sebagaimana nan sudah diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701," ucapnya.

Vicka mengatakan PBB telah menyelenggarakan pertemuan antarnegara kontributor pasukan di UNIFIL pada 1 April. Pertemuan itu ditujukan untuk memberi gambaran situasi keamanan dan operasional UNIFIL, akibat terhadap personel, mandat serta memperkuat koordinasi antarnegara kontributor pasukan.

"Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan kecaman keras serangan terhadap personel dan akomodasi UNIFIL nan merupakan pelanggaran serius terhadap norma internasional dan menegaskan bahwa eskalasi bentrok di Lebanon selatan telah meningkatkan akibat Indonesia terhadap keselamatan pasukan," ucapnya.

Vicka menegaskan operasi militer Israel nan bersambung di Lebanon bakal menyebabkan situasi semakin genting. Termasuk, membahayakan personel perdamaian.

"Operasi militer Israel nan terus bersambung di Lebanon Selatan, termasuk pernyataan mengenai mempertahankan keberadaan di wilayah tersebut, berisiko semakin membikin destabilisasi situasi dan bakal terus membahayakan para personel pemelihara perdamaian," jelasnya.

"Semua tindakan nan membahayakan para personel pemelihara perdamaian ini merupakan pelanggaran nan serius terhadap norma internasional dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus," kata dia.

(tsy/haf)