4 bulan yang lalu
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah resmi memperbarui patokan main dan ketentuan teknis operasional Bank Indonesia (BI) melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dalam beleid tersebut, bank sentral sekarang mendapatkan mandat nan lebih tegas untuk menyelaraskan kebijakan moneternya dengan sektor riil. Kendati demikian, kerangka kerja esensial BI dalam menjaga stabilitas nilai mata duit tetap dipertahankan sebagai jangkar utama.
Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan bahwa mandat pokok BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, serta turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional nan berkelanjutan. Perluasan peran itu kemudian dipertegas pada ayat berikutnya.
“Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia nan dapat menciptakan lingkungan ekonomi nan kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan pembuatan lapangan kerja,” bunyi Pasal 7 ayat (2) UU P2SK, dikutip Senin (22/6/2026).
Selain memperluas orientasi akibat bauran kebijakan makro, revisi UU P2SK ini juga merombak total arsitektur pengawasan dan sistem pertimbangan keahlian Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada patokan terdahulu nan merujuk pada Pasal 58A UU P2SK 2023, pengawasan jalannya keahlian bank sentral dijembatani oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).
Lembaga ini bekerja membantu DPR dalam memperkuat aspek kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, serta kredibilitas kelembagaan BI, termasuk menyusun draf laporan pertimbangan berkala untuk diserahkan ke parlemen.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·