Restrukturisasi BPI Danantara: Pangkas Jumlah BUMN demi Fokus Strategis

Round Table Discussion (RTD) nan diselenggarakan oleh Nagara Institute berbareng Akbar Faizal Uncensored (AFU) berjudul “Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara”.(MI/HO)

KEBIJAKAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai support positif. Langkah memangkas jumlah entitas BUMN dari semula lebih dari 1.000 perusahaan menjadi hanya sekitar 200 hingga 300 perusahaan dinilai sebagai langkah vital untuk mengakhiri tumpang tindih upaya dan memperkuat konsentrasi negara pada sektor strategis.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) nan diselenggarakan oleh Nagara Institute berbareng Akbar Faizal Uncensored (AFU) berjudul “Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara”. Forum ini menjadi wadah bagi para master dan kreator kebijakan untuk membedah urgensi transformasi di tubuh perusahaan pelat merah.

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, menegaskan bahwa seluruh masukan dari obrolan ini bakal dihimpun menjadi rekomendasi resmi bagi Presiden Prabowo Subianto. "Kami bakal buatkan kitab dengan catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ujar Akbar saat membuka rangkaian RTD tersebut.

Mengembalikan Fokus pada Sektor Strategis

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai keputusan Danantara untuk menutup entitas nan tidak relevan adalah langkah tepat. Menurutnya, halangan terbesar BUMN selama ini adalah sulitnya melikuidasi unit upaya nan sudah kehilangan relevansi komersial maupun kegunaan publiknya.

Senada dengan perihal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), menyoroti banyaknya BUMN nan merambah sektor nan semestinya bisa dikerjakan oleh swasta, seperti perhotelan dan rumah sakit. Ia menekankan bahwa BUMN kudu kembali pada rujukan awal: keamanan, skala upaya besar, penugasan pemerintah, dan pembangunan wilayah tertinggal.

"Ketika ada entitas nan bleeding (merugi), maka bisa segera kita perbaiki melalui konsolidasi finansial di Danantara tanpa kudu menunggu proses anggaran negara nan menyantap waktu," jelas Demer. Ia menambahkan bahwa efisiensi ini bakal memberikan ruang bagi swasta untuk berkembang di sektor kompetitif, sementara negara konsentrasi pada jasa publik.

Urgensi Target Realistis dan Kepastian Hukum

Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, turut memberikan catatan bahwa restrukturisasi adalah pilihan logis nan mempunyai dasar konstitusional. Ia mempertanyakan urgensi negara mengelola upaya seperti apartemen alias hotel nan bersaing langsung dengan rakyat.

"Serahkanlah itu semua kepada ahlinya (swasta). Pilihan negara adalah membiarkan swasta berkembang dan kita menerima pajaknya," tegas Misbakhun. Ia mencontohkan Pertamina nan semestinya konsentrasi pada mandat strategis di sektor daya daripada mengurusi upaya pendukung lainnya.

Meski mendukung penuh, para panelis dalam RTD Nagara Institute-AFU mengingatkan agar BPI Danantara menjaga kecepatan transformasi dengan sasaran nan realistis. Wijayanto Samirin memperingatkan akibat "konsolidasi kosmetik" jika proses dilakukan terlalu terburu-buru tanpa integrasi operasional nan mendalam.

Transformasi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan struktur aset negara secara menyeluruh. Dengan kepemimpinan nan terkonsentrasi di bawah Danantara, pemerintah berkesempatan besar mengoptimalkan keahlian BUMN demi kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional, selama prosesnya tetap mengedepankan tata kelola ahli dan kepastian hukum. (Z-1)