Respons Perhimpunan Guru soal Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis

Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) angkat bunyi soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang mau menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Indonesia.

Organisasi pembimbing tersebut menilai kebijakan pendidikan tak bisa disusun berasas momentum diplomatik semata tanpa kajian kebutuhan nan jelas.

Koordinator P2G Satriwan Salim mempertanyakan dasar dari petunjuk tersebut lantaran disampaikan tanpa penjelasan rinci mengenai urgensi maupun kebutuhan pembelajaran Bahasa Prancis bagi seluruh siswa di Indonesia.

"Nanti jika Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, bakal memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu China, lampau bakal menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden bakal wajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," kata Satriwan dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).

Menurut dia, rencana tersebut juga tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan nan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Karena itu, P2G menilai pengajaran Bahasa Prancis maupun Bahasa Portugis belum menjadi agenda utama nan mendesak untuk diterapkan secara wajib di seluruh jenjang pendidikan.

Satriwan mengingatkan menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib mulai dari SD hingga SMA berpotensi menambah beban kurikulum nan saat ini sudah relatif padat. Selain itu, implementasinya juga memerlukan jumlah pembimbing nan sangat besar.

"Dengan dugaan satu sekolah ada dua pembimbing Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu pembimbing bahasa asing tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan Bahasa Prancis sebenarnya bukan perihal baru dalam sistem pendidikan Indonesia.

Bersama sejumlah bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, Bahasa Prancis telah lama tersedia sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa nan berminat, mulai dari Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka nan bertindak saat ini.

Bahkan di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya bagian perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-Inggris sudah menjadi bagian dari program skill untuk mendukung kebutuhan bumi kerja.

Satriwan juga mengungkapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris nan mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis.

"Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris nan mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," katanya.

P2G berpandangan pemerintah sebaiknya lebih dulu membenahi keahlian dasar siswa nan dinilai tetap tertinggal, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Satriwan merujuk hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 nan menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Inggris berada di nomor 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38.

"Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya keahlian siswa untuk matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia di sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan kemauan agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis.

Dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5), Sang Kepala Negara mengatakan hubungan RI dan Prancis saat ini berada pada fase nan sangat baik dan perlu diperluas, termasuk di bagian pendidikan, sains, dan teknologi.

"Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia kudu belajar Bahasa Prancis, memandang perkembangan bumi ke depan," kata Prabowo.

(del/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]