Respons Bahlil soal Putusan MK Tak Boleh Tunjuk Langsung Ormas Garap Tambang

Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal menyiapkan patokan turunan berupa peraturan menteri (Permen) alias keputusan menteri (Kepmen) untuk mengatur sistem pemberian izin upaya pertambangan (IUP) secara prioritas. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan menyatakan pemberian izin tambang secara prioritas tidak boleh dilakukan melalui penunjukan langsung, melainkan kudu menggunakan parameter nan jelas.

Bahlil mengatakan, putusan MK tetap membuka ruang pemberian prioritas izin tambang, namun pelaksanaannya kudu mempunyai sistem nan diatur secara rinci.

“Di dalam keputusan MK itu dinyatakan bahwa pemberian prioritas itu tetap ada. Ditunjuk itu tidak serta merta kudu ada mekanismenya, ada aturannya, makanya kita bakal membuatkan patokan turunannya ialah berbentuk Permen alias Kepmen. Jadi tetap diberikan prioritas,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).

Bahlil pun menyambut baik putusan MK lantaran dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin tambang. 

“Dia tidak membatalkan prioritas tapi kudu lebih baik tata kelolanya agar asas transparansi, akuntabilitas itu betul-betul dapat kita lakukan. Dan saya pikir apa nan diputuskan oleh MK itu sesuatu nan baik kok, lantaran kita penginginkan semuanya juga ada transparansi ya,” katanya.

Meski demikian, Bahlil menegaskan putusan tersebut tidak bertindak surut. Karena itu, dia menilai sistem pemberian izin nan telah melangkah sebelumnya tidak dapat dianggap bermasalah.