Rano Karno Buka Balai Kota untuk Warga, Siapkan Agenda Jakarta 500 Tahun

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno(MI/Mohamad Farhan Zhuhri)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membuka Balai Kota bagi masyarakat melalui program Namu Balai Kota alias City Hall Experience. 

Program nan digelar setiap dua minggu sekali sepanjang 2026 itu ditujukan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan warga, sekaligus menyediakan ruang bagi organisasi untuk berkegiatan dan mengakses jasa publik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Balai Kota kudu menjadi ruang terbuka nan dapat dimanfaatkan masyarakat, bukan semata-mata tempat penyelenggaraan pemerintahan. 

Melalui program tersebut, penduduk dapat mengenal lebih dekat aktivitas pemerintah sekaligus menikmati beragam aktivitas seni, budaya, dan komunitas.

“Yang pasti, Namu Balai Kota ini dibuat untuk mendekatkan Balai Kota dengan warganya. Semoga Namu Balai Kota ini dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan antara pemerintah wilayah dengan warganya,” kata Rano, Sabtu (17/10).

Menurut Rano, program tersebut telah diuji coba pada 3 Oktober lalu. Uji coba itu menjadi bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi kekurangan sebelum aktivitas dilanjutkan secara berkala.

Pemprov DKI menyiapkan beragam aktivitas, mulai dari permainan tradisional, kuliner, pagelaran seni, hingga aktivitas komunitas. Ruang di Balai Kota juga dapat dimanfaatkan untuk pemutaran film. 

Selain itu, letak tersebut direncanakan menjadi tempat pengenalan almanak aktivitas Jakarta menjelang seremoni lima abad pada 2027.

Rano mengatakan, gelombang penyelenggaraan Namu Balai Kota pada tahun depan bakal ditentukan berasas hasil evaluasi. Pemprov DKI bakal memandang kebutuhan masyarakat dan efektivitas program sebelum memutuskan apakah aktivitas perlu digelar lebih sering.

“Yang pasti kita evaluasi, apa kekurangannya. Tapi saya bersyukur, bukan hanya Balai Kota, tapi semua lembaga terlibat,” ujarnya.

Selain aktivitas publik, program ini menghadirkan jasa dari sejumlah instansi, termasuk pelayanan paspor dari imigrasi, Samsat, perizinan, dan Bank Jakarta. 

Menurut Rano, keterlibatan beragam lembaga membikin masyarakat dapat memanfaatkan kunjungan ke Balai Kota untuk mengakses sejumlah jasa dalam satu lokasi.

Melalui Namu Balai Kota, Pemprov DKI berupaya memperluas kegunaan Balai Kota sebagai ruang hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Evaluasi berkala bakal menjadi penentu pengembangan program tersebut, termasuk kemungkinan peningkatan gelombang aktivitas pada 2027. (H-2)