Ramai Isu Amplop Bupati Kuansing, Menhut Laporkan Penolakan Gratifikasi ke KPK

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul munculnya rumor mengenai adanya penyerahan sampulsurat dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Suhardiman saat ini berstatus sebagai tahanan KPK mengenai kasus suap.

"Bahwa pada Jumat (3/7) pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Setelah pelaporan ini, kata Budi, tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK bakal melakukan verifikasi dan analisis, termasuk koordinasi dengan internal KPK.

"Untuk selanjutnya KPK bakal menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti alias tidak," ujarnya.

Budi menjelaskan, proses dan mekanismenya bakal merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 nan merupakan perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Sebelumnya, Raja Juli menegaskan sampulsurat nan sempat diberikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby telah dikembalikan jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Raja Juli menjelaskan, sampulsurat sebelumnya diberikan Bupati Kuansing di Kantor Kementerian Kehutanan usai audiensi pada Selasa (2/6/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut berjalan terbuka dan diawali surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah.

"Dalam audiensi itu rupanya Pak Bupati Kuansing meninggalkan sampulsurat nan ditutup dengan map," kata Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menhut mengaku tidak mengetahui isi sampulsurat tersebut. Karena merasa tidak berkuasa menerimanya, dia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan sampulsurat itu kepada pemberi.