Putusan MK Dinilai Harus Jadi Acuan Audit Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (foto: Okezone)

JAKARTA - Penghitungan kerugian finansial negara menjadi salah satu fondasi utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi interogator dalam membangun bangunan perkara, jaksa menyusun dakwaan, hingga pengadil menentukan besaran kerugian negara nan kudu dipertanggungjawabkan terdakwa serta berat-ringannya hukuman.

Namun, dalam sejumlah perkara dugaan korupsi, metode penghitungan kerugian negara nan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerap menjadi sorotan.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai BPKP perlu lebih jeli dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara agar hasil audit betul-betul mencerminkan kondisi nan sebenarnya.

Menurut Fernando, pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, serta abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) oleh Presiden Prabowo Subianto semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi metode audit nan digunakan dalam menghitung kerugian negara.

"Kalau memandang kasus impor gula nan melibatkan Tom Lembong dan kasus ASDP nan melibatkan Ira Puspadewi, menurut saya perihal itu menunjukkan perlunya pertimbangan terhadap proses pemeriksaan dan audit nan dilakukan BPKP dalam menghitung kerugian negara," kata Fernando dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).