Putri Zulhas Tekankan Akurasi Data Desil, Minta Kondisi Riil Diperhatikan

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyoroti rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat nan masuk desil 9 dan 10. Adapun persoalan tersebut tetap menjadi perbincangan, terutama setelah sejumlah penduduk terkejut saat mengecek status desil mereka melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Putri mengatakan keluhan muncul lantaran info desil nan tercatat dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi penduduk saat ini. Ia mencontohkan penduduk dengan penghasilan setara UMR, tetap tinggal di rumah kontrakan, dan menggunakan listrik 900 VA, tetapi justru tercatat dalam desil 9 alias apalagi 10.

"Subsidi memang kudu tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan nan akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada nan gajinya UMR, tetap ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 alias 10. Nah, ini dulu nan kudu dibenahi dengan serius," ungkap Putri dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Putri pun menjelaskan soal parameter nan selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi bentuk rumah. Menurutnya, perihal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan keahlian ekonomi seseorang. Pasalnya, kata Putri, bisa saja rumah itu merupakan bantuan, warisan keluarga, alias apalagi hasil angsuran nan cicilannya belum lunas.

"Rumah tetap bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang tetap nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan hanya dari mengambil info administratif alias dari tampilan bentuk rumahnya saja" lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XII nan membidangi urusan daya dan sumber daya mineral, Putri mengaku sudah cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyampaikan dampaknya bukan hanya soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi juga bisa merembet ke support sosial nan semestinya diterima penduduk tidak mampu.

"Ada nan datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini nan saya kira kudu jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan nan niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," jelasnya.

"Kami juga berambisi ada kanal nan jelas bagi penduduk nan merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan sigap sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik," tutup Putri.

(akd/ega)