Purbaya Ungkap Rencana Hapus Pungutan OJK di DPR Masih Alot

Sedang Trending 7 bulan yang lalu

Purbaya Ungkap Rencana Hapus Pungutan OJK di DPR Masih Alot

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap dalam pembahasan. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap dalam pembahasan nan alot. Diskusi nan melibatkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan DPR RI itu belum mencapai kesepakatan, sehingga keputusan kemungkinan ditunda hingga masa persidangan berikutnya.

"Itu tetap didiskusikan di DPR antara pemerintah, BI, OJK, LPS, dan DPR. Kayaknya ditunda sampai masa sidang berikutnya," ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Isu penghapusan pungutan ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi patokan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Meski menjadi mandat untuk penguatan sektor jasa keuangan, Menkeu mengakui posisi masing-masing pihak dalam obrolan tetap sangat bergerak dan kerap berubah.

"P2SK nan berubah, diubah untuk mengatur itu. Kita nggak tahu. Masih didiskusikan hasilnya seperti apa. Masih maju-mundur, berubah-ubah posisinya," pungkas Purbaya.

Rencana penghapusan alias penyesuaian pungutan OJK menjadi salah satu poin krusial pasca-pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selama ini, operasional OJK didanai melalui pungutan dari lembaga jasa finansial (perbankan, pasar modal, dan IKNB). Industri sering mengeluhkan beban ini, terutama pelaku upaya skala kecil, nan merasa iuran tersebut menambah biaya operasional di tengah tekanan ekonomi.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑