Purbaya Tunda Pemungutan Pajak Pedagang Online Lewat E-Commerce, Ini Respons Pengusaha Ritel

Pajak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyuarakan kesetaraan dalam ekosistem perdagangan nasional. Asosiasi peritel ini lantas mendorong agar pungutan pajak 0,5 persen bagi pedagang dalam jaringan di e-commerce segera diberlakukan demi menciptakan suasana persaingan nan sehat dengan pelaku upaya konvensional.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menilai kesetaraan tanggungjawab fiskal merupakan kunci utama untuk melindungi para pelaku upaya nan selama ini alim menyetorkan kewajibannya. Menurutnya, patokan pemungutan pajak nan merata bakal menghilangkan lembah ketimpangan antara operasional toko bentuk dan pedagang online.

"Kami Hippindo menyampaikan dari awal bahwa kami itu bayar 11% ya (PPN). Di retail itu kami bayar 11%. Bahkan kami juga online pun kami setor negara 11%. Jadi kami harapkan dalam perihal ini terjadi sama rata ya antara online dan offline sama. Ya, jadi dengan kami harapkan dipungutlah oleh seperti kami memungut ya," ujar Budihardjo saat ditemui di instansi Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/8/2026). 

Budi menekankan soal percepatan penerapan patokan tersebut sudah menjadi aspirasi mendesak dari para pelaku upaya ritel di pusat perbelanjaan. "Ingin segera diterapkan. Ya kami minta ke agar segera lantaran itu memang permintaan dari kami bukan, jadi kami mendukung pemerintah dalam perihal ini untuk memungut pajak secara setara ya, seperti itu. Jadi kecewa, ya kecewa," urai Budi.

Kekecewaan nan Budi maksud seiring keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, nan membatalkan untuk sekian kalinya kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online. Padahal, kebijakan ini semestinya sudah bertindak sejak 1 Agustus 2026.