Purbaya Tetapkan Aturan Baru Pajak Rokokamp;nbsp;

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |05:24 WIB

Purbaya Tetapkan Aturan Baru Pajak Rokok 

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok mulai Selasa (12/5/2026). Aturan baru tersebut mencabut patokan lama PMK Nomor 143/2023 untuk memberikan pedoman baru nan lebih rinci bagi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam patokan ini, otoritas fiskal mempertegas arti produk rokok nan menjadi objek pajak, mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, serta corak lainnya nan dikenai cukai, termasuk rokok elektrik. Namun, pemerintah mengecualikan tembakau iris dan produk olahan seperti tembakau hirup alias kunyah dari pengenaan pajak ini.

Meskipun terdapat penyesuaian administratif, besaran tarif nan ditetapkan tidak mengalami perubahan dari patokan sebelumnya.

"Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok," dikutip dari PMK No.26/2026.

Salah satu poin signifikan dalam PMK Nomor 26/2026 adalah adanya ruang alokasi untuk penegakan norma di bagian kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat, perihal nan sebelumnya tidak diatur secara spesifik.

"Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. bagian nan dapat digunakan untuk penegakan norma di bagian kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah; dan b. bagian Pemerintah Daerah," bunyi PMK tersebut.

Bagian untuk pemerintah pusat bakal merujuk pada UU APBN, sementara alokasi untuk Pemerintah Daerah (Pemda) tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan norma di wilayah masing-masing.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑