Purbaya Terbitkan Aturan Bebas Bea Masuk Impor Senjata hingga Perlengkapan Pertahanan Negara

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 nan memberikan pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, serta perlengkapan militer dan kepolisian.

Aturan ini menggantikan PMK Nomor 191/PMK.04/2016 beserta perubahannya nan terakhir diatur melalui PMK Nomor 91/PMK.04/2021. Beleid tersebut ditetapkan pada 24 Juni 2026 dan mulai bertindak 60 hari sejak diundangkan ialah efektif 4 September 2026.

Dalam Pasal 2, kriteria peralatan pertahanan impor nan dibebaskan tetap sama dengan nan diatur dalam PMK sebelumnya. Sebagai contoh berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta peralatan nan diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

"Barang dan bahan nan dipergunakan untuk menghasilkan peralatan nan diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara," tulis ayat (1) b PMK 45/2026, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Namun, ketentuan ini secara spesifik menetapkan bahwa akomodasi pembebasan bea masuk diberikan untuk impor persenjataan nan berasal dari luar wilayah pabean maupun pusat logistik berikat.

Selain itu, relaksasi tarif ini juga bertindak bagi pengeluaran peralatan dari beragam area berfasilitas khusus, meliputi penyimpanan berikat, area berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, area ekonomi khusus, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). 

Skema pembebasan ini apalagi mencakup penyelesaian peralatan impor sementara nan mekanismenya dialihkan melalui jalur hibah kepada pemerintah pusat.