
Purbaya Tegur DJP, Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Langkah ini diambil guna meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memberikan kepastian norma bagi para wajib pajak.
Purbaya memastikan bahwa rencana pengecekan kembali terhadap kekayaan wajib pajak nan diduga belum sepenuhnya terungkap dalam program PPS tidak bakal dilanjutkan. Purbaya menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana upaya dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.
"Jadi itu enggak bakal dilakukan lagi. Saya bakal tegur DJP agar selalu menjaga suasana upaya dan memberikan kepastian norma kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan info perpajakan tetap terjaga dengan baik," ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya, Senin (11/5/2026).
Mengingat program PPS telah resmi berhujung pada tahun 2023, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak bakal lagi mengungkit alias menggali info lama mengenai pemaafan pajak tersebut.
Bagi pengusaha maupun perseorangan nan telah berpartisipasi, Purbaya mengimbau agar mereka konsentrasi menjalankan aktivitas upaya secara normal dan bayar tanggungjawab pajak sesuai dengan perolehan saat ini.
Kebijakan ini diambil sebagai corak perlindungan bagi wajib pajak nan sudah bermaksud baik mengikuti program pemaafan dari pemerintah agar tidak terjadi kesimpangsiuran info di lapangan.
6 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·