Purbaya Sebut Tax Amnesty Berbahaya bagi Kemenkeu dan Orang Pajak, Ini Alasannya

Purbaya Sebut Tax Amnesty Berbahaya bagi Kemenkeu dan Orang Pajak, Ini Alasannya (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akibat dari kebijakan pemaafan pajak alias tax amnesty. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berakibat pada aspek fiskal, tetapi juga membahayakan integritas serta keamanan para petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti banyaknya pegawai pajak nan kudu berurusan dengan abdi negara penegak norma akibat penerapan kebijakan pemaafan pajak di masa lalu. Hal inilah nan menjadi argumen kuat baginya untuk tidak lagi menggulirkan program serupa di masa depan.

"Karena tax amnesty itu rawan bagi Kementerian Keuangan, sama orang-orang pajak, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh Kejaksaan kan sampai sekarang ada nan diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantornya, Senin (11/5/2026).

Purbaya pun meminta para pelaku upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela secara murni tanpa kudu menunggu adanya akomodasi pemaafan dari pemerintah.

"Jadi ke depan mungkin kita tidak bakal melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman pebisnis bayar pajak nan betul, kita enggak bakal ada tax amnesty," tegasnya.

Sebelumnya, Purbaya telah berjanji bahwa selama dirinya menjabat sebagai Menkeu, Indonesia tidak bakal menambah daftar periode pemaafan pajak setelah sebelumnya terlaksana pada 2016 dan 2022.

Purbaya menilai kebijakan ini menciptakan kerentanan besar bagi petugas pajak untuk terseret dalam praktik suap maupun tindak pidana korupsi.

"Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga enggak disogok, tapi diperiksa terus, sehingga saya memandang orang-orang itu kasian," ujarnya.