Purbaya Buka Suara soal Biaya Dinas Luar Negeri Prabowo Nombok

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan memberikan penjelasan secara terperinci mengenai ramainya rumor anggaran perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Isu tersebut termasuk adanya kelebihan ongkos operasional nan dikabarkan kudu ditanggung oleh Presiden menggunakan biaya pribadi.

Purbaya menegaskan bahwa otoritas nan berkuasa telah memberikan penjelasan utuh, sehingga Kementerian Keuangan sepenuhnya merujuk pada penjelasan resmi dari Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

"Saya enggak bisa jawab pertanyaan itu, kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya," ujar Purbaya dalam konvensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Kendati izin resmi tidak mengatur sistem tersebut, Purbaya menilai keputusan seorang Kepala Negara untuk mengeluarkan duit pribadi demi menutup kekurangan biaya dinas merupakan perihal nan lumrah dan sah secara rasional.

"Kalau saya punya duit, terus saya pergi, terus misalnya saya nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja jika mau nombok," tegas Purbaya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini memberikan agunan bahwa seluruh pendanaan untuk keperluan dinas Kepala Negara sebenarnya telah dialokasikan secara terstruktur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Landasan norma penganggaran tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2020.