Pukat UGM: Pelimpahan Perkara Febrie ke Kejagung Tak Berdasar Hukum, Seharusnya Diambil KPK

Mantan Jampidsus Febrie Ardiyansyah ditetapkan tersangka dalam sejumlah kasus korupsi dan TPPU.

JAKARTA - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyoroti rencana pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung) nan menjerat eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. Pelimpahan penanganan di tengah proses penyelidikan disebut tidak mempunyai dasar hukum.

"Jadi penyidikannya separuh jalan di Polri dan bakal dilanjutkan separuh jalan lagi di Kejaksaan. Saya memandang bahwa ini adalah satu keputusan nan tidak mempunyai dasar hukum," kata Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman saat dihubungi, Sabtu (11/7/2026).

Pelimpahan ke kejaksaan bisa disebut sesuai norma alias wajar, ketika proses penyelidikan di kepolisian telah rampung. Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa Polri kudu menyelesaikan terlebih dulu rangkaian penyelidikan sebelum melakukan pelimpahan.

"Kalau penyidikannya sudah selesai P-21, dilimpahkan ke Kejaksaan itu untuk penuntutan. Nah jika untuk penuntutan jelas itu memang diatur di dalam KUHAP. Penyidik Polri dia hanya sampai ke penyidikan, jika sudah selesai P-21 diterima oleh jaksa pemeriksa oleh Kejaksaan, bakal dilanjutkan penuntutannya oleh Kejaksaan," ucap dia.

Dia menjelaskan, pelimpahan di tengah proses investigasi bisa saja dilaksanakan, namun nan menerima adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa KPK mempunyai dasar norma nan kuat untuk mengambil alih perkara saat proses penyelidikan.