Puan Dorong Mitigasi Kenaikan Harga Minyak Goreng Imbas Konflik Timteng

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan nilai kebutuhan pokok nan dipicu dinamika geopolitik global. Ia meminta Pemerintah segera mengambil langkah pengendalian dan mitigasi lantaran kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat.

“Konflik geopolitik dunia mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan nilai daya dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari golongan ekonomi kecil,” kata Puan, Kamis (23/4).

Saat ini, Indonesia menghadapi lonjakan nilai beragam komoditas. Pemerintah juga telah meningkatkan nilai BBM non-subsidi secara signifikan. Selain itu, nilai LPG nonsubsidi turut naik hingga 18% di tengah kelangkaan LPG subsidi di sejumlah daerah.

Harga minyak goreng pun terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dipicu menguatnya nilai minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan nilai minyak goreng terjadi di 207 kabupaten/kota alias 57,5% wilayah pada pekan ketiga April 2026.

Secara nasional, nilai rata-rata minyak goreng naik dari Rp 19.358 menjadi Rp 19.592 per liter. Bahkan, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, nilai tercatat mencapai Rp 60.000 per liter.

Puan menilai kenaikan nilai di lebih dari separuh wilayah Indonesia kudu dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Perubahan nilai kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang shopping harian rumah tangga,” ujarnya.

Ia menambahkan, minyak goreng merupakan kebutuhan nan tidak bisa ditunda pembeliannya, sehingga kenaikan nilai sangat membebani, terutama bagi rumah tangga dengan pengeluaran terbatas.

“Karena itu setiap kenaikan nilai langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan akibat bagi masyarakat adalah gimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari shopping harian mereka," papar Puan.

Kenaikan nilai BBM juga dinilai menambah beban masyarakat. Meski bertindak untuk BBM non-subsidi, Puan menyoroti kondisi di lapangan nan tidak selalu ideal.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka nan berkuasa terpaksa membeli BBM non-subsidi nan harganya naik signifikan,” ungkapnya.

“Kondisi nan sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti mempunyai akibat turunan terhadap nilai komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.

Karena itu, dia meminta Pemerintah segera mengendalikan nilai agar tidak memicu kenaikan lanjutan.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan peralatan lain di pasar. Ini bakal menambah beban masyarakat nan sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.

Puan juga mendorong Pemerintah memitigasi akibat situasi geopolitik nan semakin tidak menentu, khususnya mengenai nilai dan kesiapan BBM, LPG, serta minyak goreng.

“Pemerintah kudu bisa memitigasi kesiapan mengenai dengan nilai BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” ucap Puan.

“Untuk kenaikan nilai BBM non-subsidi tentu kudu ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa nilai tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah nilai tersebut bakal terus naik alias seperti apa,” imbuhnya.

Ia juga meminta mitigasi dilakukan terhadap beragam kemungkinan akibat lanjutan dari bentrok geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik nan terjadi apakah perang ini bakal bersambung alias terus alias stop,” sebut Puan.

“Namun sebagai negara nan walaupun tidak secara langsung terimbas, kita kudu siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan nan terjadi,” sambungnya.

Menurut Puan, bentrok dunia berpotensi memperburuk inflasi dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi ini menuntut kebijakan fiskal dan moneter nan tepat untuk menjaga stabilitas nasional.

“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap mempunyai keahlian memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Puan.

“Negara kudu datang pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, lantaran di situlah kualitas kebijakan paling sigap diuji,” pungkasnya.