Puan Bicara Penguatan Tata Kelola Publik Hadapi Ancaman Siber

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) nan merupakan tamu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan pentingnya penguatan adaptif dalam menghadapi beragam tantangan dalam tata kelola Negara, termasuk ancaman keamanan siber.

Adapun delegasi ANAO datang berbareng rombongan BPK dipimpin Ketua BPK, Isma Yatun pada Selasa (7/7/2027). ANAO sendiri merupakan lembaga finansial Negara di Australia seperti BPK. Auditor-General for Australia, Caralee McLiesh memimpin langsung kehadiran delegasi ANAO ke DPR.

Pertemuan digelar di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Saat menyambut rombongan BPK RI beserta delegasi ANAO, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Dolfie OFP serta Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo, dan Harris Turino.

“Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan Dr. Isma Yatun dan Dr. Caralee McLiesh, beserta delegasi dari Australia,” kata Puan saat menyambut rombongan BPK dan ANOA.

Menurut Puan, pertemuan ini bakal mempererat hubungan baik Indonesia dan Australia, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan nan baik, akuntabilitas publik, dan pengawasan nan efektif terhadap pengelolaan finansial negara.

“Indonesia dan Australia adalah mitra strategis nan mempunyai hubungan erat nan terus berkembang. Selain bekerja sama di bagian ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, saya memandang bahwa penguatan lembaga publik juga merupakan area nan semakin krusial untuk kita kembangkan bersama,” tutur Puan.

Puan menambahkan, hubungan nan baik antara BPK dan ANAO merupakan contoh nyata gimana kedua negara dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dalam memperkuat tata kelola sektor publik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat ANAO saat Komisi XI DPR berjamu tahun lalu.

“Dari laporan nan kami terima, Komisi XI DPR pada kunjungan tersebut mau memastikan bahwa kerja sama BPK dengan ANAO melangkah dengan baik, khususnya di bagian pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menyinggung soal peran parlemen dalam memperkuat akuntabilitas publik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata Puan, DPR mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan kegunaan legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Dalam menjalankan kegunaan tersebut, kami memandang bahwa akuntabilitas publik merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institus negara,” kata dia.

“Bagi kami, kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika lembaga publik menjunjung tinggi integritas, menjalankan kewenangannya secara akuntabel, bekerja secara transparan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan berbincang soal beragam tantangan nan dihadapi oleh sektor pelayanan publik seperti BPK dan ANAO.

“Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru nan semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kepintaran artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan finansial lintas negara,” ujar Puan.

“Semuanya menuntut pendekatan pengawasan nan semakin adaptif dan kolaboratif,” sambung wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan lampau menyinggung soal Australia nan mempunyai pengalaman sangat baik dalam mengembangkan audit keahlian melalui penerapan prinsip value for money, serta penguatan integritas lembaga publik.

Di Australia, konsep Value for Money (VfM) adalah salah satu prinsip utama penggunaan anggaran, baik di sektor publik maupun swasta. Fokus VfM bukan untuk mencari nilai nan paling murah, namun pada keseimbangan optimal antara faktor-faktor finansial dan non-finansial, di antaranya kesesuaian peruntukan, ketahanan kualitas dalam jangka panjang, risiko, dan lain sebagainya.

“Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik nan dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk gimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi,” papar Puan.

Pada pertemuan tersebut, Puan juga berbincang soal agenda reformasi tata kelola di Indonesia di mana penguatan tata kelola publik disebut merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan nan terus didorong oleh DPR.

“Upaya meningkatkan kualitas shopping negara, memperkuat integritas sektor publik, dan membangun lembaga nan semakin terpercaya juga menjadi bagian krusial dari langkah Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan standar tata kelola internasional. Termasuk dalam proses aksesi ke OECD,” kata dia.

Sebagai informasi, OECD adalah Organisation for Economic Co-operation and Development nan merupakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan di tingkat global.

Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya penguatan kerja sama bilateral ke depan. Khususnya bagi Indonesia dan Australia. “Saya percaya bahwa kerja sama bilateral, termasuk melalui ruang perbincangan seperti ini sangat berbobot untuk berganti pandangan, dan berbagi info mengenai beragam praktik baik,” jelas Puan.

Puan pun berambisi hubungan nan telah terjalin baik antara BPK RI dan ANAO dapat terus berkembang, terutama melalui kerja sama nan konkret dalam memperkuat integritas lembaga publik.

“Juga dalam meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan nan semakin efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

“Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal nan berfaedah bagi kedua negara,” tutup Puan.