Proyek-Proyek Mangkrak Tuntas di Tangan Pramono

Liputan6.com, Jakarta - Satu per satu proyek mangkrak di Jakarta mulai dibenahi Gubernur Pramono Anung. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmennya menuntaskan beragam persoalan pembangunan nan selama ini tak kunjung selesai.

Sejak resmi menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta pada 20 Februari 2025, Pramono kerap menegaskan keinginannya menuntaskan beragam proyek strategis nan bertahun-tahun tertunda akibat persoalan norma maupun administrasi.

“Kebijakan-kebijakan gubernur nan lama, nan tidak selesai, bismillah saya selesaikan,” kata Pramono dalam aktivitas penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas, 28 Januari 2026.

Pramono tidak memulai dari nol. Ia menyadari proyek-proyek tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan melanjutkan pembangunan fisik. Hambatan utamanya justru berada pada aspek hukum, administrasi, hingga status aset nan belum tuntas.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut memilih membereskan persoalan hukumnya terlebih dahulu. Ia menggandeng sejumlah abdi negara penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan pendampingan norma dan memastikan setiap langkah mempunyai kepastian hukum.

Pendekatan tersebut mulai menunjukkan hasil. Sejumlah proyek nan selama bertahun-tahun tak kunjung bergerak sekarang memasuki babak baru. Ada nan sudah selesai ditata ulang, ada pula nan bersiap memasuki tahap pembangunan.

Monorel Jakarta menjadi proyek pertama nan menunjukkan perubahan paling nyata. Tiang-tiang beton nan nyaris dua dasawarsa berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said akhirnya mulai dibongkar pada 14 Januari 2026.

Proyek monorel merupakan warisan rencana transportasi massal nan dimulai pada masa Gubernur Sutiyoso. Namun, proyek tersebut berakhir akibat persoalan investasi dan norma sehingga menyisakan ratusan tiang pancang nan selama bertahun-tahun menjadi pemandangan unik ibu kota.

Menurut Pramono, keputusan membongkar tiang monorel bukan diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses panjang nan melibatkan abdi negara penegak hukum.

“Secara unik saya juga melaporkan kepada KPK agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” ujar Pramono.

Sebanyak 109 tiang monorel nan membentang dari area Stasiun LRT Setiabudi hingga Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, rampung dibongkar pada 24 Februari 2026.

Setelah pembongkaran selesai, Pemprov DKI melanjutkan penataan koridor Jalan HR Rasuna Said melalui peremajaan trotoar, taman, hingga ruang publik. Kawasan tersebut sekarang juga dimanfaatkan sebagai letak baru penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias Car Free Day.

Selain monorel, Pramono juga sukses menuntaskan persoalan norma nan selama sekitar 14 tahun menghalang pemanfaatan lahan RS Sumber Waras.

Selama bertahun-tahun, lahan tersebut tidak dapat dikembangkan akibat polemik pengadaan lahan nan kemudian bergulir menjadi proses norma dan administrasi. Persoalan itu apalagi sempat menjadi sorotan nasional pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah status hukumnya dinyatakan tuntas, Pemprov DKI memastikan pembangunan Rumah Sakit Internasional Sumber Waras bakal dimulai melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) nan dijadwalkan pada Agustus 2026.

“Dan untuk selesai itu, tidak hanya selesai di KPK, di Kejaksaan, tapi juga kudu selesai di BPK. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sejenak lagi kita bakal mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Pramono mengakui penyelesaian persoalan lahan tersebut tidak lepas dari support abdi negara penegak hukum, khususnya Kejati DKI Jakarta.

“Dalam banyak perihal terbantu, didukung oleh Bapak Kajati dan jajarannya,” ucapnya.

Tak hanya membereskan proyek nan lama tersendat akibat persoalan hukum, Pramono juga mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis nan sempat mengalami keterlambatan. Salah satunya adalah pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan selesai pada 2025 dan mulai beraksi pada akhir tahun nan sama. Namun, sasaran itu bergeser sehingga operasional dijadwalkan pada Agustus 2026.

“Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai Manggarai nan mudah-mudahan bakal diresmikan pada Agustus ini. Nilai investasinya Rp 12,5 triliun dengan 11 stasiun,” kata Pramono.

Tak berakhir di Manggarai, jalur tersebut juga bakal diperpanjang hingga Dukuh Atas setelah Pemprov DKI memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

“Kami sudah memutuskan atas izin pemerintah pusat untuk melanjutkan monorel dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas,” ujar Pramono.

Menurut dia, perpanjangan jalur tersebut bakal memperkuat integrasi transportasi publik Jakarta. Dengan tersambungnya lintasan hingga Dukuh Atas, konektivitas antarmoda ditargetkan bisa menjangkau lebih dari 95 persen jaringan transportasi massal di ibu kota.

Pramono juga menetapkan proyek jalan sejajar rel di Pasar Minggu sebagai salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengaku kerap menerima masukan dari penduduk mengenai proyek tersebut.

Pramono merinci proyek nan dimaksud berada di koridor nan sejajar dengan rel kereta dan melintas ke arah area Badan Intelijen Negara (BIN) di Pasar Minggu.

"Saya termasuk nan acapkali diberi masukan nan berangkaian dengan jalan nan sejajar dengan rel kereta. Jalan nan sejajar dengan rel kereta di Pasar Minggu, nan lewat BIN. Itu kan sudah tujuh gubernur enggak selesai-selesai," kata Pramono di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan dorongan penyelesaian menguat setelah beberapa rumor nan sempat menjadi sorotan publik ditangani.

"Karena begitu kemarin Rasuna Said selesai, Sumber Waras alhamdulillah selesai, kemudian juga JIS sekarang sudah lebih baik, sekarang saya di-mention tentang itu," ujarnya.

Pramono menyatakan keputusan memasukkan proyek tersebut sebagai prioritas diambil sekitar dua hingga tiga bulan lampau melalui rapat internal. Ia berambisi dampaknya dapat langsung dirasakan terhadap kelancaran arus lampau lintas di area tersebut.

"Maka dalam rapat dua sampai tiga bulan lampau saya memutuskan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan lantaran sudah tujuh gubernur belum selesai. Mudah-mudahan dengan penyelesaian itu kemacetan di jalan sejajar rel Pasar Minggu dan area BIN bisa berkurang," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, rampung pada 15 Desember 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Flyover Latumenten menjadi salah satu proyek prasarana nan paling dinantikan masyarakat ibu kota lantaran selama ini area tersebut selalu mengalami kepadatan lampau lintas, terutama akibat adanya perlintasan sebidang kereta api.

"Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang Flyover Latumenten untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di wilayah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya," kata Pramono saat meninjau proyek Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan proyek tersebut saat ini telah mencapai progres pembangunan sebesar 55,2 persen. Ia berambisi pekerjaan bangunan dapat diselesaikan sesuai sasaran sehingga segera memberikan faedah bagi masyarakat.

"Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2 persen. Budget-nya Rp 259 miliar. Ini salah satu proyek prioritas Pemerintah DKI Jakarta nan saya harapkan bakal bisa selesai tanggal 15 Desember tahun ini," ujarnya.

Menurut Pramono, setelah flyover beroperasi, perlintasan sebidang kereta api nan berada di bawahnya bakal ditutup guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus lampau lintas.