Protes Penerapan Pasal 32 UU ITE, Kubu Roy Suryo: Tak Ada Bukti Permulaan Cukup!

Roy Suryo/Okezone

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tuduhan piagam tiruan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mempersoalkan penerapan Pasal 32 UU ITE dalam menetapkan tersangka padanya. Pasalnya, polisi dianggap tak punya bukti permulaan nan cukup dalam menetapkan tersangka padanya.

Kuasa norma Roy, Refly Harun menegaskan, penerapan Pasal 32 ayat 1 UU ITE merupakan corak kedzaliman untuk menetapkan tersangka pada kliennya. Apalagi, kata dia, ancaman balasan dalam pasal itu di atas lima tahun bui.

"Khusus Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Karena undang-undang ini secara kejam itu mentersangkakan Mas Roy dengan ancaman balasan 8 tahun penjara," ujar Refly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Refly menilai, interogator tak punya bukti permulaan nan cukup dalam menetapkan tersangka kepada Roy Suryo.

"Padahal kami menengarai tidak ada bukti permulaan nan cukup nan bisa digunakan untuk menggunakan undang-undang ini sebagai dasar penersangkaan Mas Roy," tandasnya.

Sementara itu, kuasa norma Roy lainnya, Yasena mempertanyakan, penerapan Pasal 32 UU ITE pada kliennya. Apalagi, kata dia, dasar penerapan klausul itu piagam digital Jokowi.

"Nah, nan dipersangkakan ke beliau ini digital. Beberapa kali tampil di media bahwa piagam digitalnya Bapak Joko Widodo dipotong-potong katanya. nan dipotong-potong apanya? Ya. Ijazah nan original ada di siapa? Kalau ada, itu analog," kata Yasena.