Program Subsidi Penerbangan Perintis Tiba-Tiba Terancam, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menghadapi tantangan besar dalam menyusun program kerja tahun 2027. Kebutuhan anggaran nan diajukan tetap jauh di atas pagu sugestif nan diberikan pemerintah, sehingga sejumlah program strategis berpotensi tidak melangkah optimal andaikan tidak ada tambahan dana.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan kebutuhan anggaran Ditjen Hubud pada 2027 mencapai Rp 14,14 triliun. Namun, pagu sugestif nan diterima baru sebesar Rp 5,29 triliun sehingga tetap terdapat kekurangan anggaran nan cukup besar.

"Berdasarkan surat berbareng Menteri Keuangan dan Bappenas serta surat Sekjen Kementerian Perhubungan, pagu sugestif Ditjen Perhubungan Udara tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp5,29 triliun. Sehingga dalam perihal ini tetap terdapat backlog antara pagu kebutuhan tahun anggaran 2027 dan pagu sugestif sebesar Rp8,85 triliun," kata Lukman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Selisih anggaran tersebut turut memengaruhi pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis 2025-2029. Selain kekurangan pada tahun anggaran berjalan, Ditjen Hubud juga mencatat akumulasi backlog pendanaan nan terus membesar dalam tiga tahun pertama penyelenggaraan renstra. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi agar pembangunan sektor transportasi udara tidak kehilangan momentum.

"Dari diagram komparasi pagu 2025 dan 2027 terhadap indikasi pagu jangka menengah 2025-2029, dapat disampaikan bahwa terdapat backlog antara pagu sugestif 2027 terhadap pagu Renstra 2027 ialah sebesar Rp4,78 triliun. Dan secara akumulasi dari tahun 2025 sampai 2027 terdapat backlog nan cukup signifikan ialah sebesar Rp32,9 triliun dari total kebutuhan pendanaan Renstra 2025-2029 sebesar Rp48,2 triliun," sebut Lukman.

Di sisi lain, komposisi anggaran nan tersedia juga tetap didominasi shopping operasional sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan prasarana menjadi terbatas. Bahkan, alokasi untuk program support manajemen disebut lebih mini dibandingkan tahun sebelumnya sehingga berpotensi memengaruhi kebutuhan shopping pegawai dan operasional layanan.

"Hal ini berpotensi adanya kekurangan anggaran khususnya untuk pembayaran penghasilan P3K dan ASN baru beserta biaya operasional jasa perkantoran," sebutnya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan tambahan anggaran nan difokuskan pada aspek keselamatan penerbangan, pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, jasa perintis, hingga pemenuhan shopping pegawai. Pemerintah berambisi tambahan anggaran tersebut dapat menjaga kualitas jasa transportasi udara nasional.

"Merujuk pada dua surat Bapak Menteri Perhubungan tanggal 8 Juni 2026 dan tanggal 24 Juni 2026, usulan tambahan anggaran Perhubungan Udara tahun anggaran 2027 sebesar Rp5,297 triliun," kata Lukman.

Rincian usulan tambahan pagu sugestif tersebut ditujukan agar program Ditjen Perhubungan Udara dapat tetap berjalan, pasalnya kekurangan anggaran tersebut berpotensi membikin program nan sudah disusun menjadi terancam, diantaranya ialah proyek pemeliharaan airport nan kekurangan anggaran hingga triliunan

"Dukungan keselamatan (2,9 triliun) untuk pemeliharaan sarana prasarana, rehabilitasi bandara, rekondisi PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran), airfield lighting, PATS, peralatan darurat, dan keamanan," kata Lukman.

Selain itu, anggaran untuk penerbangan perintis alias jasa pikulan udara bersubsidi untuk melayani rute di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) juga terancam. Pasalnya, anggaran nan tersedia tidak mencakup untuk kebutuhan dari semua lokasi, apalagi kekurangan hingga 79 lokasi.

"Pemenuhan jasa keperintisan sebesar Rp344 miliar untuk sasaran total 385 rute perintis, dimana letak nan ada baru memenuhi pelayanan 306 rute perintis," ujar Lukman.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]