Program Rekening Massal: Warga Punya Akun Bank Tetap Dapat BSI dan BRI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program pembukaan rekening massal nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tetap bakal menyasar masyarakat nan telah mempunyai rekening bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap bakal mengonsolidasikan info rekening masyarakat. Namun, kepemilikan rekening sebelumnya tidak otomatis membikin seseorang keluar dari program tersebut.

"Nanti dikonsolidasi. Jadi jika rekening ini kan untuk beragam program pemerintah. Jadi kelak dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, kelak nan punya multiple account juga kelak kita lihat," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah masyarakat nan telah mempunyai rekening bank tetap bakal memperoleh rekening baru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) alias PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Airlangga menjawab singkat.

"(Masyarakat nan punya rekening) Tetap dapat juga," ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai rekening bank. Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi krusial untuk memperluas inklusi finansial sekaligus mempermudah penyaluran beragam program pemerintah.

Sebelumnya, Airlangga sudah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar masyarakat Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah bakal menggunakan info kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian bakal dipadankan dengan sistem pembayaran nan dimiliki Bank Indonesia (BI).

"Data dari Dukcapil itu tentunya kelak bakal dipadankan dengan sistem nan ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan nan kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," ujar Airlangga.

Melalui skema tersebut, pemerintah berambisi penyaluran support sosial, subsidi, hingga beragam program jasa publik dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital nasional.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]