Program 3 Juta Rumah Dibahas, DPR Pertimbangkan Alokasi untuk Buruh

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bakal dipertimbangkan agar bisa diperuntukkan bagi buruh.

Hal ini disampaikan dalam konteks pembahasan reforma agraria dan perlindungan kewenangan dasar pekerja.

“Nah, ini termasuk dengan program perumahan 3 juta rumah. Mungkin kita bakal juga cari waktu, baik berbarengan alias di lain waktu dengan Menteri Perumahan nan punya program, agar harapan-harapan itu bisa terwujud,” ujar Dasco saat menerima audiensi serikat pekerja di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5).

“Mungkin berapa persen persentasenya itu kemudian untuk dialokasikan kepada buruh-buruh nan tadi disampaikan agar bisa mendapat rumah nan layak,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menekankan program perumahan ini kudu mengenai dengan reforma agraria agar akses bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah betul-betul terpenuhi.

“Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bisa saya contohkan gimana kawan-kawan pekerja di perusahaan-perusahaan di Jambi misalnya, itu juga pemukimannya—bedeng-bedengnya—tidak berperikemanusiaan. Sehingga memang sistem industri itu juga kudu dikerangkakan dalam penyelenggaraan reforma agraria, sehingga ada akses bagi perumahan nan layak bagi kawan buruh. Itu nan mengenai dengan reforma agraria bagi buruh,” kata Dewi.

Dewi menambahkan bahwa sasaran 3 juta rumah tidak boleh terpisah dari kerangka reforma agraria, baik di perdesaan maupun perkotaan, agar pemenuhan kewenangan dasar perumahan dan akses terhadap sumber kehidupan bagi buruh, petani, maupun nelayan bisa tercapai.

“Di sisi lain, sasaran 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga tidak boleh terlepas dari penyelenggaraan reforma agraria. Seharusnya, 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah—baik buruh, petani, maupun nelayan—menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di perdesaan maupun perkotaan,” ungkap Dewi.

“Jadi bukan sekadar sistem angsuran lantaran suku bunganya rendah. Itu bukan reforma agraria jika tidak ada pemenuhan kewenangan dasar perumahan nan layak dan akses nan lebih mudah terhadap sumber kehidupan,” sambungnya.