Profil Pegawai KPK yang Diduga Peras Bupati: Pernah Jadi Ajudan Pimpinan KPK

Seorang pegawai KPK berjulukan Setya Budi Dias Oktavianto terungkap diduga melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Dalam aksinya, dia diduga membocorkan info soal penyelidikan kasus dugaan korupsi nan sedang dilakukan oleh KPK terhadap Anom. Dia bertindak berbareng ayahnya sendiri, Lilik Budi Suprianto.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Setya Budi Dias Oktavianto berstatus sebagai staf administrasi. Dias disebut merupakan polisi nan diperbantukan di KPK.

"Yang berkepentingan merupakan staf manajemen pada Komisi Pemberantasan Korupsi nan betul merupakan perbantuan ya dari lembaga Kepolisian," ujar Budi.

Merujuk situs KPK, Dias tercatat pernah menjadi ajudan Pimpinan. Berikut jejak kariernya di KPK:

• Ajudan Pimpinan (Januari 2017-2020)

• Staf Sekretariat Pimpinan (2021-2022)

• Penata Keprotokolan Sekretariat Pimpinan (2023)

• Pengelola Keprotokolan Sekretariat Pimpinan (2024-2025)

Pimpinan nan dimaksud adalah mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex membenarkannya saat dikonfirmasi.

"Iya selama 9 tahun jadi ajudan saya. Saya menilai keahlian nan berkepentingan baik dan ahli selama mendampingi saya," kata Alex, Jumat (31/7).

"Saya jamin sepengetahuan saya, selain nan tidak saya ketahui, nan berkepentingan tidak macam-macam. Saya juga tidak pernah menyuruh nan berkepentingan untuk melakukan nan menyalahi peraturan," sambungnya.

Dias dan ayahnya diduga mendapat duit Rp 1,2 miliar dari hasil memeras Anom.

Uang nan diberikan Bupati Pemalang itu diduga berasal dari hasil pemerasan terhadap sejumlah bawahannya. Dua klaster pemerasan ini kemudian terungkap melalui OTT KPK pada 28 Juli 2026.

Dias dan ayahnya sudah ditahan interogator KPK. Keduanya dijerat Pasal 12 huruf e UU Tipikor mengenai pemerasan. Mereka belum berkomentar mengenai kasusnya tersebut.

Terkait kasus pemerasan tersebut, KPK menegaskan sikap zero tolerance alias tak menoleransi segala corak pelanggaran di dalam KPK dan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan modus pengurusan perkara.