Praperadilan Febrie Adriansyah Diputuskan 27 Agustus, Hakim Diharapkan Menilai Secara Jernih

Febrie Adriansyah (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Nasib praperadilan sah tidaknya penyitaan nan dilakukan Polri terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah bakal ditentukan pada Kamis, 27 Agustus 2026 mendatang. Tim pengacara Febrie pun berambisi pengadil bisa menilai praperadilan tersebut secara bening sehingga bisa mengabulkan semua permohonan praperadilan nan telah diajukan tersebut.

"Terakhir untuk putusan, perkara ini mulai sidang jika tidak salah 18 Agustus, oleh lantaran ada hari libur tanggal 22, 23, dan 25 sehingga 7 harinya jatuh pada tanggal 27, kami bakal memutus hari Kamis tanggal 27, jam 4 sore putusan, para pihak tetap datang di persidangannya," ujar pengadil tunggal praperadilan, Richard Edwin Basoeki dalam persidangan, Senin (24/8/2026).

Agenda sidang pengucapan putusan praperadilan sah tidaknya penyitaan nan diajukan Febrie Adriansyah selaku Pemohon dengan Termohon I Polri Cq Kapolda Metro Jaya Cq Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Termohon II Kapolri Cq Kortas Tipidkor Polri, dan Turut Termohon Kejagung Cq Jampidsus Cq Direktorat Penyidikan Jampidsus itu ditentukan pengadil praperadilan pascakubu Pemohon dan Termohon menyerahkan konklusi pada Senin.

Adapun kuasa norma Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap, upaya praperadilan tersebut merupakan kewenangan tersangka untuk menguji aspek prosedural, bukan substansi perkara pokoknya, dengan maksud mengoreksi proses dan prosedur penegakan norma agar melangkah secara benar. Maka itu, saat pengadil nantinya memberikan putusan mengabulkan permohonan praperadilan, tidak otomatis menghilangkan perkara pokoknya.

"Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran lantaran kami memandang rumor nan dimunculkan seolah-olah jika praperadilan dikabulkan maka perkara pokok hilang. Artinya, jika putusan praperadilan ini dikabulkan, dinyatakan proses-proses tersebut tidak sah dan melawan norma misalnya, penetapan tersangka dibatalkan alias penggeledahan dan lainnya dibatalkan, nan dibatalkan alias dinyatakan tidak sah prosedurnya," tuturnya.