Prabowo Ungkap DSI Sudah Kelola Devisa USD10,5 Miliar

Presiden Prabowo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan langkah pencegahan kebocoran pendapatan negara serta optimasi pengelolaan devisa nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Langkah strategis ini diimplementasikan demi mengakhiri celah penyusutan aset ekspor akibat praktik manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) dan pengalihan untung (transfer pricing) oleh eksportir ilegal.

Langkah penegakan patokan main ini diposisikan sebagai fondasi krusial untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi serta menyumbat segala corak kebocoran devisa nan merugikan kekayaan negara. Pemerintah berkomitmen menindak tegas para pelaku upaya bandel demi memastikan setiap hasil pemanfaatan kekayaan alam kembali seutuhnya ke kas negara.

"Jadi kita kehilangan 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan (untuk ekspor), Indonesia kehilangan 50% kekayaan. Jadi kita sekarang tegakkan. Dan saya terima kasih, saya dapat laporan dari Rosan, CEO dari Danantara, bahwa baru satu bulan bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 mliar dolar. Dalam satu bulan dua minggu," ujar Prabowo dalam rapat dengan kabinet menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Prabowo memaparkan bahwa sebelum pembentukan PT DSI, selisih nilai jual komoditas di Indonesia dengan nilai di pasar internasional berkisar minimal 30 persen hingga mendekati 40-45 persen. Selisih nilai ekstrem tersebut merupakan parameter kuat adanya modus penipuan sistematis nan merugikan devisa negara.

Namun, sejak badan kedaulatan baru ini mulai beroperasi, kurva diagram perdagangan menunjukkan bahwa selisih nilai tersebut telah sukses ditekan hingga nyaris menyatu dengan nilai pasar global. Atas dasar itu, Presiden menegaskan tidak bakal ragu mencabut izin upaya ekspor para pelanggar patokan secara tegas tanpa pandang bulu.

Ketegasan izin domestik ini sempat dikhawatirkan bakal merusak prospek investasi Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional. Namun, kekhawatiran tersebut nyatanya tidak terbukti lantaran lembaga pengawas finansial dunia justru memberikan apresiasi tinggi terhadap kesungguhan reformasi ekonomi Indonesia.