Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan Jadi Rp15.000 per Liter

Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan Jadi Rp15.000 per Liter (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menurunkan nilai bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan nan mempunyai kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT menjadi Rp15.000 per liter.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya operasional sekaligus memberikan kepastian upaya bagi pelaku perikanan nasional. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas berbareng Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).

"Hari ini rapat dengan Bapak Presiden. Salah satu agenda nan dibahas adalah mengenai nilai BBM unik bagi pengusaha nelayan nan mempunyai kapal berukuran 30 GT sampai dengan 200 GT," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden memberikan pengarahan tersebut setelah mencermati perkembangan nilai BBM nan digunakan nelayan.

"Arahan Bapak Presiden, lantaran kita lihat nilai B50 nan unik untuk nelayan di bawah 30 GT sudah diberikan dengan nilai Rp6.800, kemudian nilai BBM nonsubsidi kemarin sempat melonjak menjadi Rp21.300," lanjutnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan nilai unik bagi nelayan nan mempunyai kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT.

"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan nilai khusus, tadi dibahas bahwa nilai nan disepakati adalah Rp15.000 per liter. Kemudian, nilai BBM nonsubsidi berasas rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri dipatok di nomor Rp18.600," jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM bakal segera menerbitkan izin mengenai kebijakan tersebut. Airlangga menjelaskan subsidi sekitar Rp3.600 per liter bakal dibiayai menggunakan biaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani APBN.

"Oleh lantaran itu, Pak Menteri ESDM bakal mengeluarkan izin mengenai subsidi tersebut. Besaran subsidinya kira-kira Rp3.600 per liter dan bakal dibiayai oleh BPDP," katanya.

Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM unik tersebut selama enam bulan ke depan.

"Untuk kebijakan ini juga diberikan kuota selama enam bulan ke depan sebesar 400.000 ton," kata Airlangga.