Prabowo Tegaskan Pentingnya Kekuatan Kolektif Merespons Dinamika Global

Presiden Prabowo Subianto datang dalam sesi hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9)(Dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan mengenai pentingnya ketahanan sebagai fondasi dalam menghadapi beragam tantangan global. Ia menyebut ketahanan perlu dibangun secara berjenjang, dimulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, dan selanjutnya dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global. Hal itu disampaikan dalam KTT BRICS 2026  saat hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).  Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan kesempatan Pembangunan. 

“BRICS mewakili separuh umat manusia dan bagian nan besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dan para produsen daya utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif nan sangat besar,” tegas kepala negara dikutip Minggu (13/9).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa pengalaman ASEAN menjadi salah satu contoh  kerja sama regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan. Di tengah beragam dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara di area untuk memperkuat dialog, kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Dirinya juga menegaskan kembali pentingnya reformasi beragam lembaga multilateral agar semakin responsif terhadap perubahan lanskap dunia dan bisa merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil. Reformasi tersebut antara lain mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).

Dalam bagian ekonomi, reformasi sistem multilateral menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta beragam tantangan terhadap rantai pasok. Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral nan terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan nan memadai bagi negara berkembang.

Keikutsertaan secara aktif negara-negara berkembang dalam proses reformasi tersebut menjadi perihal nan krusial. Indonesia berpandangan bahwa negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan hanya menjadi penerima dari ketentuan nan telah ditetapkan.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya bakal ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola dunia nan lebih inklusif,  representative dan berkeadilan,” ujar Airlangga.

Pada Keketuaan India 2026, beragam substansi strategis turut menjadi pembahasan BRICS, antara lain penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, finansial internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan suasana dan lingkungan. Pada bagian ekonomi, pembahasan antara lain mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan sistem Local Currency Settlement (LCS), upaya membangun rantai pasok dunia nan tangguh, serta penguatan sistem perdagangan nan terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

KTT BRICS 2026 bakal bersambung pada hari kedua dengan agenda nan antara lain membahas tema Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth yang melibatkan negara personil dan mitra BRICS. Hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pada hari pertama KTT, Prabowo berperan-serta dalam sesi unik bagi negara personil BRICS dengan tema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.” Sesi tersebut berjalan secara tertutup dan diikuti oleh para Pemimpin dari negara-negara personil penuh BRICS.  (H-4)