Prabowo Siapkan Anggaran Tambahan Mitigasi Bencana, BNPB Usul Perkuat Ini

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran tambahan untuk memperkuat mitigasi bencana. Terkait perihal itu, BNPB menilai penguatan mitigasi tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB, tetapi perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan sektor terkait.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan dari sisi program, BNPB tidak mempunyai persoalan dalam perihal pendanaan. Untuk program rutin, BNPB memperoleh anggaran melalui sistem Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui biaya ABT," kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Sementara untuk penanganan kondisi darurat, BNPB dapat menggunakan biaya siap pakai. Sedangkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai sumber pendanaan tersendiri.

"Sedangkan untuk biaya penanganan darurat dapat diperoleh melalui sistem biaya siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari biaya rekonstruksi," ujarnya.

Berton menekankan anggaran mitigasi musibah tidak semestinya hanya dilihat dari kebutuhan BNPB. Menurutnya, BNPB hanya salah satu tokoh dalam upaya mitigasi, sementara peran besar justru berada di kementerian dan lembaga nan mempunyai sektor masing-masing.

"Jadi perlu kita pahami jika biaya mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah tokoh kecil, tapi tokoh nan besar itu adalah kementerian lembaga," jelasnya.

Dia mencontohkan sektor pendidikan. Menurut Berton, anggaran mitigasi dapat dialokasikan kepada kementerian nan menangani pendidikan untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini.

Anggaran tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih guru, hingga membangun sekolah nan tahan terhadap bencana.

"Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka biaya mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membikin kurikulum, melatih pembimbing mengenai bencana, membangun sekolah nan tahan bencana," tuturnya.

Berton mengatakan kebutuhan mitigasi juga terdapat di beragam sektor lain. Dia menyebut sektor pekerjaan umum, kesehatan, hingga bumi upaya semestinya turut mempunyai anggaran untuk mendukung upaya mitigasi bencana.

"Sektor PU, sektor kesehatan, sektor bumi upaya dan lain-lain semuanya ada biaya mitigasi, mestinya," katanya.

Meski demikian, Berton menilai keberadaan BNPB tetap krusial untuk memastikan beragam upaya mitigasi tersebut melangkah secara terpadu. BNPB berkedudukan dalam mengoordinasikan aktivitas mitigasi nan dilakukan beragam pihak, mulai dari pemerintah pusat dan wilayah hingga sektor publik dan swasta.

"BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membikin beragam koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bakal meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi musibah secara signifikan. Hal ini dinilai krusial mengingat Indonesia berada di area Cincin Api Pasifik alias Ring of Fire nan membuatnya rentan terhadap beragam musibah alam.

"Negara nan berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita kudu siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan musibah alam dengan kepala wilayah secara virtual, Senin (7/9/2026).

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan nan saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi musibah kudu kita tambah secara signifikan," lanjutnya.

(azh/ygs)