Prabowo: Penghematan B50 Rp170 Triliun Harus Jadi Bendungan, bukan Komisi Koruptor

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghematan anggaran negara hasil penerapan kebijakan biodiesel B50 kudu dialokasikan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan nasional. Ia memperingatkan agar biaya tersebut tidak disalahgunakan oleh segelintir pihak melalui praktik korupsi maupun kebocoran anggaran.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan lima waduk di Lombok, Jumat (10/7). Prabowo mengungkapkan bahwa pengurangan impor solar melalui program B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp170 triliun, nan dapat menjadi modal besar bagi pembangunan prasarana publik.

"Dari B50 kita bakal menghemat Rp170 triliun. Bayangkan berapa puluh waduk nan bisa kita bangun tiap tahun," ujar Prabowo di sela peresmian tersebut.

Presiden menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan B50 merupakan pencapaian signifikan di tengah keraguan beragam pihak. Sebelumnya, muncul kekhawatiran teknis seperti potensi kerusakan mesin hingga ancaman produsen nan enggan memasok mesin ke pasar Indonesia.

Namun, Prabowo menilai penolakan tersebut tidak murni lantaran argumen teknis, melainkan adanya kepentingan pihak tertentu nan diuntungkan dari aktivitas impor. Ia menyoroti adanya oknum nan mengejar komisi dari ketergantungan Indonesia terhadap pasokan daya luar negeri.

"Mereka tidak mau B50, dia mau impor-impor. Di situ dia ambil komisi. Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20%, berapa itu dimakan hanya oleh berapa belas orang?" tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden berkomitmen untuk mengawal mandat rakyat dengan memastikan anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Langkah utama nan diambil adalah memperkuat efisiensi dan menekan nomor korupsi secara drastis.

Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kemakmuran Indonesia mustahil tercapai jika kebocoran anggaran tetap merajalela. Efisiensi penggunaan duit negara sekarang menjadi agenda prioritas pemerintah demi mewujudkan cita-cita Indonesia makmur.