PPP Evaluasi Kegagalan Pemilu 2024: Bentuk Tim IT Kawal Verifikasi Suara

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bagian norma di Jakarta, Kamis (20/8). Salah satu konsentrasi pembahasan dalam forum tersebut ialah pengadaan dan penguatan sistem IT untuk mengawal info bunyi PPP hingga tingkat tempat pemungutan bunyi (TPS) menjelang Pemilu 2029.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari pertimbangan partai setelah kandas menembus parlemen pada Pemilu 2024.

Sistem IT bakal digunakan untuk membangun database partai nan terintegrasi, termasuk mencatat struktur organisasi, TPS, dan saksi.

“Pada saat ini (PPP) mempercepat IT dan digitalisasi untuk membangun sistem info partai nan terintegrasi dan terkontrol secara baik,” kata Mardiono saat membuka Rakornas.

Mardiono mengatakan sistem tersebut nantinya memuat info secara rinci berasas nama dan alamat. Cakupannya pun diproyeksikan hingga tingkat TPS, termasuk saksi nan bertugas, bakal tersimpan dalam sistem.

“Keseluruhannya dari mulai struktur organisasi sampai info TPS kita bakal tersimpan by name, by address dan kelak termasuk sampai pada tingkat saksi itu telah terekam,” ujarnya.

Menurut Mardiono, langkah tersebut sekaligus untuk memperbaiki persoalan nan terjadi pada Pemilu 2024. Saat itu, menurut dia, info saksi tetap diberikan secara manual dari tingkat pusat.

“Sehingga tidak ada lagi kelak jika ada data-data saksi nan diberikan manual dari pusat sebagaimana jujur kudu kita akui, ialah terjadi di pemilu tahun 2024,” sambungnya.

Mardiono menilai kondisi tersebut turut menggambarkan adanya persoalan dalam sistem pengamanan bunyi PPP pada Pemilu 2024.

Akibat persoalan ini, internal PPP, sudah tidak kaget dengan hasil perolehan bunyi partainya.

"Ini sangat ironis, ini menggambarkan bahwa jika terdapat sebuah kekurangan nan dalam tanda kutip emang kita prediksi,” ucapnya.

Karena itu, PPP menargetkan setiap bunyi nan diperoleh pada Pemilu 2029 mempunyai bukti dan info nan dapat ditelusuri. Sistem tersebut bakal dilengkapi dokumentasi, saksi, serta rekam jejak digital.

“Setiap bunyi kudu mempunyai data, dokumen, saksi dan jejak digital nan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.