Polri Sebut Pencekalan Febrie Adriansyah demi Kepentingan Penyidikan

Febrie Adriansyah (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Polri menegaskan pencekalan alias larangan sementara terhadap tersangka alias terdakwa keluar wilayah Indonesia, khususnya eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian duit (TPPU), dilakukan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP.

"Syarat mengenai subjek nan dapat dikenai larangan keluar wilayah Indonesia telah terpenuhi. Dalam surat permohonan pencegahan tanggal 11 Juli 2026 secara tegas dicantumkan bahwa pencegahan dimohonkan dalam kepentingan penyidikan," ujar Tim Hukum Polri di persidangan, Rabu (19/8/2026).

Polri dalam jawabannya mengatakan, Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2026, sementara permohonan pencegahan baru diajukan pada 11 Juli 2026. Pencegahan itu dilakukan sesuai syarat subjek pengajuan pencegahan Febrie nan telah terpenuhi.

"Dengan demikian tindakan pencegahan bukan tindakan ekstra prosedural, bukan tindakan administratif nan dilakukan secara sewenang-wenang dan bukan pula suatu corak penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan, melainkan instrumen norma aktivitas pidana nan secara definitif dibenarkan oleh undang-undang," tutur Polri.

Polri menegaskan, pencegahan terhadap Febrie tidak dilakukan secara sewenang-wenang alias hanya lantaran status Febrie sudah ditetapkan sebagai tersangka belaka. Sebab, pencegahan dilakukan untuk kepentingan investigasi dan pencegahan terhadap Febrie merupakan upaya paksa nan dibenarkan secara tegas oleh KUHAP.