
Kewajiban masuk terminal bagi setiap bus dilakukan untuk memastikan kendaraan nan dioperasikan laik jalan. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan hukuman tegas andaikan ditemukan perusahaan otobus (PO) nan tidak masuk terminal. Kewajiban masuk terminal bagi setiap bus dilakukan untuk memastikan kendaraan nan dioperasikan laik jalan, pengemudi dalam kondisi sehat, serta penumpang terdata dengan baik.
Petugas juga bakal mengecek kelengkapan administrasi. Ditjen Hubdat Kemenhub tidak segan memberhentikan perjalanan andaikan kendaraan tidak memenuhi persyaratan.
“Sanksi nan diberikan dapat berupa hukuman administratif hingga pembekuan izin trayek dan pencabutan izin penyelenggaraan pikulan orang,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Selasa (12/4/2026).
Aan menjelaskan pengenaan hukuman tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
“Sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh wilayah kerja melalui satuan pelayanan di Terminal Tipe A wajib memperkuat pengawasan kelaikan operasional pikulan jalan melalui inspeksi keselamatan alias ramp check,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan tersebut mencakup pertimbangan menyeluruh terhadap perizinan, arsip uji KIR, kepatuhan perusahaan otobus terhadap standar keselamatan pikulan jalan, serta pengawasan kompetensi dan kesehatan pengemudi.
Selain mewajibkan bus masuk terminal, Aan juga menegaskan bakal melakukan audit menyeluruh kepada setiap operator mengenai pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
6 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·